Fraksi PKS Tolak Rencana Kenaikan Tunjangan Pejabat Negara

JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara seperti presiden lebih baik dibatalkan. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan fraksinya menolak rencana kenaikan tunjangan bagi pejabat negara seperti Presiden, dalam APBN-P 2015.
“Alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan animo atau daya beli masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/09/2015).
Alasan penolakan itu, sambung dia, yakni Pertama, hingga saat ini kondisi perekonomian negara kita yang semakin terpuruk imbas dari pelemahan rupiah dan pelambatan ekonomi. Dengan melihat situasi tersebut menurut Jazuli, jelas tidak tepat jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi seorang pejabat negara tersebut dilanjutkan.
“Tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan,” ucapnya.
Kedua kata dia, Saat ini tidak tepat menghabiskan energi untuk meributkan kenaikan tunjangan pejabat negara.
“Energi kita jauh lebih penting mestinya difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara,” katanya.
Dia menambahkan Fraksi PKS memahami betul dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi atau prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik.
“Kami menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan lah.
Harusnya kebijakan negara mesti benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat, bukan seenaknya naikkan tunjangan, sementara rakyat menderita” tutupnya.
SABTU, 19 September 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...