Gubernur NTB: Izin Pengerukan Pasir Laut Ditentukan UU

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi
MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi mengatakan, terkait peluang diterima atau tidaknya pengajuan izin pengerukan pasir laut di pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) bukan Gubernur yang menentukan, tapi peraturan Perudang-undangan setelah melalui proses penelitian dan kajian mendalam.
Lagi pula, Kata Majdi, sampai sekarang yang diterima Pemda NTB dari perusahaan tersebut yaitu baru sebatas izin penanaman modal untuk terdaftar perusahaannya di daerah, selanjutnya nanti kita lihat apa yang diinginkan, kalau ada investasi yang diinginkan kita lihat kesesuaian dan bentuknya seperti apa.
“Jadi tidak boleh ada pemerintah daerah yang melarang suatu perusahaan legal mendaftar, seandainya sekarang anda punya perusahaan legal yang hendak mendaftar, masa saya harus larang. Kan ada namanya Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Tapi maunya apa, sedang ditelaah dan masih kita pelajari” kata Majdi di Mataram, Selasa (22/09/2015)
Dikatakan, informasi sekarang dengan dulu juga berbeda. Dulu, izin yang hendak diajukan terkait pengerukan pasir daratan pinggir pantai, jelas tidak boleh, tapi sekarang walaupun belum mendapatkan laporan resmi, wacananya izin pengerukan pasir tengah laut.
Menurut Majdi, tapi yang jelas, meskipun izin apapun itu yang diajukan oleh suatu perusahaan, semua harus tunduk pada aturan, kesesuaian dengan wilayah tambang merusak lingkungan atau tidak, merusak terumbu karang dan berbagai spesies biota yang ada dan hidup di dasar laut termasuk juga terkait analisis dampak lingkungan.
“Baru sebatas pengajuan izin penanaman modal, masih jauh, apa ia apa tidak, masih wacana dan pembicaraan, tapi yang resmi yang detail belum ada dan kalau ditanya lebih detail juga, saya bukan ahli kelautan, semua akan tunduk pada aturan,” terangnya.
Sebelumnya ketika wacana izin pengerukan pasir laut pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur oleh PT. TWBI untuk kepentingan reklamasi Teluk Benoa, Provinsi Bali, pertamakali bergulir tahun 2014, Gubernur NTB demikian keras menolak, dengan alasan apapun, karena Lombok merupakan pulau kecil yang di dalamnya hidup jutaan masyarakat yang majmuk dan plural dan menggantungkan hidupnya dari alam bumi Lombok.
Tapi sekarang Gubernur NTB sedikit berbeda, dengan beralasan tidak bisa menghalangi orang untuk berivenstasi dan terkait pengerukan pasir bukan merupakan kewenangannya, karena sudah di atur Undang – Undang.
Dua warga nampak sedang berolahraga di pelabuhan labuhan Haj, Kabupaten Lombok Timur
SELASA, 22 September 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...