Kadin Sumbar: Pejabat yang Takut Melaksanakan Program Diganti Saja

PADANG — Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar (Sumatera Barat), Asnawi Bahar cukup geram dengan lambatnya serapan anggaran. Sehingga mengakibatkan banyak program yang tidak terlaksana yang membuat sektor industri menjadi lesu.
Ia menyarankan kepada kepala daerah, baik itu ditingkat kabupaten, kota hingga tingkat provinsi untuk mengganti para pejabat yang takut melaksanakan program dan kegiatan karena khawatir terkena risiko hukum.
“Jika ada pejabat yang masih takut, sebaiknya diganti saja dengan mereka yang lebih berani dan siap bekerja sesuai fakta integritas,” ujar Asnawi Bahar pada Cendana News, di kantornya, Jumat (11/9/2015) sore.
Menurutnya para pejabat tersebut (yang masih takut dengan sanksi hukum) merupakan faktor penyebab lambatnya penyerapan anggaran pemerintah. Padahal menurutnya para penegak hukum dan pengambil kebijakan telah melakukan MoU agar para pejabat tersebut tidak dihukum selama sesuai dengan aturan.
Lambatnya penyerapan anggaran tidak hanya merugikan pelaku usaha di daerah tapi juga masyarakat karena uang tidak beredar.
“Masa pejabat mau jabatan tapi tidak mau mengambil risiko, ini tidak bisa karena kalau dibiarkan bisa saja anggaran disalurkan ke pusat karena tidak terserap,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, selaku pengusaha ia tentunya memahami aturan yang berlaku dan tunduk kepada Undang-undang (UU) sehingga jika pejabat beritikad baik, tentunya pelaku usaha juga akan menurut.
Tak sampai di situ, Asnawi mengaku sudah mengimbau para pengusaha agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan dalam pelaksanaan proyek dan mendukung percepatan penyerapan anggaran.
Ditemui terpisah, Penjabat Gubernur Sumatera Barat Reydonnyzar Moenek mengatakan berdasarkan data yang dihimpun pada 30 Juni 2015 penyerapan anggaran berjalan lambat, rata-rata untuk kabupaten dan kota baru 24,95 persen sementara provinsi hanya 25,95 persen.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri itu menyebutkan sebanyak Rp.672 triliun uang sudah ada di daerah yang disalurkan melalui dana perimbangan daerah namun daya serap lambat.
“Uang sudah di daerah tinggal menyerap kenapa realisasi lamban, ternyata ada kekhawatiran dan ketakutan pemegang anggaran terhadap risiko hukum,” ujarnya yang ditemui cendananews Kamis (10/9/2015) malam.
Donny, beranggapan bahwa masih banyak pejabat daerah yang terlihat  gamang dalam mengambil keputusan untuk mempercepat penyerapan anggaran karena takut tersangkut kasus hukum.
JUMAT, 11 September 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Foto            : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...