Kajati Maluku: Kepala Daerah Jangan Takut Jaksa


AMBON — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Chuck Suryasempeno menyerukan kepada seluruh Kepala Daerah mulai gubernur, wali kota dan bupati di 11 Kabupaten Kota se Maluku, agar tidak takut terhadap jaksa.
Pernyataan Kajati Maluku ini terkait penyerapan anggaran oleh para kepala daerah (Gubernur/Wali Kota/Bupati) takut diintip jaksa. Dijelaskan, jaksa selaku aparatur penegak hukum khususnya di Maluku tetap profesional menjalankan tugasnya.
“Saat pertemuan tadi saya sampaikan kepada seluruh Kepala Daerah agar tidak takut kepada Jaksa untuk melaksanakan penyerapan anggaran. Kalau dilakukan dengan baik mengapa harus takut kepada jaksa. Karena tujuan dari penyerapan anggaran hanya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Vhuk Suryosumpeno kepada wartawan usai melaksanakan rapat Koordinasi di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa sore (15/9/2015).
Dijelaskan, Kejati Maluku selaku lembaga hukum dipercayakan negara di bidang penegakan hukum, selalu bertindak profesional dan serius dalam menanggapi hal-hal yang tentunya terjadi di luar aturan yang menyebabkan adanya suatu peristiwa pidana.
Lanjutnya, selagi Pemda dalam mengimplementasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat atau tepat sasaran tidak perlu takut. Sebaliknya, jika salah dalam implementasi otomatis wajib sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, patut diproses hukum.
“Prinsipnya Kejati Maluku selalu terbuka kepada siapapun dia untuk datang mengkordinasi atau berbagi pendapat selagi tujuan itu baik. Tapi, kalau tujuannya buruk atau mau nyolong jangan datang ke kami,” tegasnya.
Chuk Suryosumpeno menyebut, semasa kepemimpinannya dalam menegakkan hukum di Maluku, dirinya tidak main-main apalagi berkompromi tertentu dengan pihak yang bermasalah.
“Jika ada opini miring atau ada yang menyebut Kejati Maluku diintervensi sehingga penanganan perkara terhenti atau mandek, itu tidak benar. Karena kita bekerja sesuai amanat UU. Khusus pemberantasan perkara tindakan pidana korupsi di Maluku, saya pastikan kita bekerja tetap profesional,” katanya.
Sesuai instruksi Presiden RI tentang deskresi, akan dijalankan dengan baik.
“Perlu diketahui, deskresi atau kebijakan itu dinilai baik, maka akan dianggap positif, sebaliknya jika tidak maka akan ditindak tegas,” katanya.
SELASA, 15 September 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...