Kebijakan Pusat tak Sesuai Kondisi Daerah Dituding Jadi Pemicu Kemiskinan

MATARAM — Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan tidak sesuai dengan kondisi daerah dituding menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan,, beberapa di antaranya, kebijakan terkait larangan berkegiatan di hotel dan larangan bagi nelayan menangkap lobster dengan menerbitkan Permen nomor lima tahun 2015.
“Banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah dan saya kira menjadi salah satu penyebab terjadinya kenaikan angka kemiskinan,” kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, usai membuka acara seminar nilai kebangsaan di hotel Golden Palace Mataram, Rabu (16/9/2015).
Amin menyebutkan, beberapa kebijakan yang dikeluarkan dan tidak sesuai dengan kondisi daerah, sebut saja kebijakan yang melarang instansi pemerintah melaksanakan kegiatan di hotel, meski telah dicabut, tapi tenggang waktu yang sebentar dulu cukup merugikan pengusaha, Pemda maupun masyarakat.
Termasuk juga kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait larangan menangkap dan menjual lobster di bawah dua ratus gram, sekarang bisa dilihat sendiri, masyarakat juga yang terkena dampak buruk dari kebijakan tersebut, sekarang berapa banyak masyarakat nelayan yang harus kehilangan mata pencharian akibat kebijakan tersebut.
“Saya mengatakan demikian bukan berarti menolak peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, silakan saja, selama tidak bertentangan dengan kondisi daerah dan masyarakat dan terpenting juga harus ada solusi dari dampak kebijakan dikeluarkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Amin mengatakan, NTB itu merupakan daerah pariwisata dan agraris, di mana hampir sebagian besar mata pencaharian bergantung dari alam, termasuk juga sumber pendapatan asli daerah NTB bersumber dari sektor pariwisata dan alam, jelas tidak cocok.
RABU, 16 September 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...