Kepala BPS: Angka Kemiskinan di Sumbar Bertambah 24.871 Orang

PADANG — Jumlah masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meningkat, hal ini disampaikan oleh kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Sumbar Yomin Tofri, yang ditemui Cendana News di kantornya.
Menurut Yomin, dari data yang dimiliki BPS Sumbar, tercatat jumlah penduduk miskin sejak  bulan Maret 2015 mencapai 379.609 jiwa atau bertambah 24.871 orang dibandingkan September tahun lalu.
Yomin menjelaskan, bahwa angka kemiskinan yang terus meningkat tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Dan dari catatan BPS, angka itu terus meningkat di daerah pedesaan provinsi Sumbar.
“Dari catatan kita, lebih dari dua per tiga, atau 68,91 persen, penduduk miskin tersebut tinggal di perdesaan,” ujar Yomin, Kamis (17/9/2015) siang.
Angka kemiskinan itu, naik dari 6,89 persen pada September 2014 menjadi 7,31 persen pada Maret 2015. Selain itu, angka kemiskinan tersebut dipengaruhi dengan naiknya garis kemiskinan.
“Tentu saja angka ini naik terus, sebab perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan,” jelasnya.
Yomin membeberkan, bahwa untuk menentukan garis kemiskinan. Pihaknya membuat rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk kedalam golongan miskin atau tidak miskin.
BPS menetapkan garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin pada provinsi Sumbar sejak bulan Maret 2015 adalah Rp384.277 per kapita per bulan.
Menurut Yomin, salah satu faktor yang cukup membuat angka kemiskinan makin tinggi ialah komoditas makanan. Sebab, garis kemiskinan makanan jauh diatas garis kemiskinan nonmakanan. Dalam artian simpelnya, kemiskinan terhadap makanan lebih tinggi dari kemiskinan komoditas nonmakanan.
“Jika kita bedakan kemiskinan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 79,84 persen lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 72,22 persen,” jelas Yomin.
Dari data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin makin menjauh dari garis kemiskinan dan kondisi ini negatif bagi upaya pengentasan kemiskinan. Bahkan dalam proses pengukurannya, BPS memakai hal yang paling dasar, yakni  konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), seperti pangan, sandang dan papan.
“Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran,” pungkas Yomin.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar Suprapto mengeluhkan kepala daerah, Walikota dan Bupati yang tidak sungguh melakukan pemberantasan kemiskinan di daerahnya. Padahal pemukiman kumuh berserakan didaerah mereka.
“Para kepala daerah ini Kalau ketemu saya, pasti pembicaraannya seputar jalan dan jembatan, padahal permukiman kumuh juga harus ditangani namun jarang mendapat perhatian,” ujarnya.
Suprapto menegaskan, untuk penanganan permukiman kumuh itu seharusnya lebih diprioritaskan. Sebab ia beranggapan pembangunan untuk masyarakat miskin akan  menyentuh kepentingan masyarakat namun selama ini kurang diperhatikan oleh kepala daerah.
KAMIS, 17 September 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Foto            : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...