Ketua Komisi IV: Perpanjang Konsesi JICT Langgar UU

NASIONAL — Direktur Utama Pelindo II RJ Lino akan memperpanjang konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok kepada Hutchison Port Holding (HPH). Kebijakan tersebut diduga melanggar UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasalnya keputusan yang diambil Lino itu mengabaikan Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai regulator sebelum memberi konsesi kepada HPH.
Ketua Komisi VI DPR RI, Hafisz Tohir mengatakan, hingga saat ini Otoritas Pelabuhan sebagai regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, belum memberi izin konsesi Pelindo ke JICT.
“Kalau Keputusan Perpanjangan Konsensi ini bisa batal demi hukum karena tidak memenuhi aspek legal formal,” Ujar  Hafisz di Jakarta, Jumat (18/09/2015).
UU No.17 tahun 2008 pasal 82, kata Hafisz dan dalam ketentuan peralihan pasal 344 menyatakan bahwa dalam perpanjangan konsesi dengan swasta atau asing, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II harus membuat kontrak dengan pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan.
“Nah Setelah itu, baru bisa memperpanjang konsesi kontrak JICT,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa NKRI yakni Anak bangsa kita sudah sanggup mengelola pelabuhan Tanjung Priok sendiri tanpa campur tangan pihak asing.
“Kedaulatan negara, 70 persen jalur distribusi perekonomian kita ada di sana, Karena itu, saya ingatkan jangan sampai perpanjangan ini hanya menjadi motif berbagi keuntungan dengan Hutchison,” harapnya.

JUMAT, 18 September 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...