KMS Pertanyakan Kinerja dan Transparansi KPUD dalam Pilgub Sumbar

PADANG — Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sumatera Barat (Sumbar) yang terdiri dari gabungan beberapa LSM dan NGO yang telah mendeklarasikan untuk mengawal pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Sumbar mempertanyakan kinerja KPUD dalam menggelar Pilgub. Mereka mengkritisi lambannya pelaksanaan, pengawasan hingga transparansi informasi.
“Kami masih melihat adanya baliho calon gubernur yang gagal dalam tahapan penetapan sebagai calon masih terpasang, juga transparansi dana kampanye juga belum kami temukan dalam website KPU,” ujar Koordinator KMS,  Firdaus saat audiensi dengan KPU Sumbar, kemarin.
Hal yang sama juga dikatakan salah satu anggota KMS, Arief Paderi koordinator dari Integritas, mempertanyakan transparansi anggaran untuk logistik Pilkada. Ia mengkritisi sampai hari ini belum ada transparansi dana kampanye yang dibiayai oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar.
“Berapa rincian dana kampanye dari APBD Sumbar? Sudah berapa kali debat kandidat, dan bagaimana cara iklan di media massa?” ujar Arief.
Menganggapi hal itu, Fikon Datuak Sati Komisioner KPU Sumbar Bidang Logistik menjelaskan bahwa dari dana yang dianggarkan tersebut, baru satu item yang terealisasi. Selebihnya masih dalam tahap tender.
“Dana kampanyenya itu sebesar  4 Milyar, terbagi dalam empat item pula. Yakni, APK, bahan kampanye, debat kandidat, dan iklan di media massa. Besaran masing-masingnya itu masih dalam tahap diskusi, yang rampung itu baru APK yang sudah kami sebar kesemua daerah,” ujar Fikon.
Fikon mengakui bahwa masih ada beberapa permasalahan dalam proses penyerapan dana kampanye. Salah satunya ada beberapa item  seperti bahan kampanye, debat kandidat dan iklan media massa yang masih belum jelas pengelolaaanya. Untuk bahan kampanye, Fikon mengaku bahwa pengadaannya sedang dalam tender dan sudah terdaftar di layanan pengadaan secara elektornik (LPSE ).
“Bahan kampanye itu masih dalam tahap tender dan sudah terdaftar dalam website LPSE, kalau untuk debat kandidat kami tengah merancang format acaranya, sedangkan untuk iklan media massa kami belum memulainya. Dari hasil rapat, iklan media massa itu baru akan dilakukan seminggu sebelum masa tenang,” lanjut Fikon.
Namun diskusi sedikit meruncing mengenai tender yang didaftarakan KPU ke LPSE. KMS menyatakan bahwa di website LPSE tidak ditemukan yang dimaksud KPU. Diskusi sedikit memanas, namun bisa dikendalikan oleh Ketua KPU Sumbar Amnesmen.
“Ini cambuk dan tambahan energi bagi kami untuk bekerja. Kami tidak anti dengan kritik, kami berterimaksih kepada kawan-kawan dari KMS. Dan kami berharap agar tidak sampai disini saja, sehingga kami terus memiliki semangat untuk bekerja lebih hati-hati,” jelas Amnasmen menengahi.
SELASA, 15 September 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Foto            : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...