KNPI Kota Ambon, Tagih Janji Pemerintah Pusat

Yusril AK, Mahedar
AMBON — Ketua DPD KNPI Kota Ambon, Yusril AK. Mahedar menagih janji Pemerintah Pusat (Pempus) untuk segera merealisasikan Hak PI 10 Persen untuk Maluku selaku pemilik gas abadi Blok Masela di kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat.
Menurut Yusril, janji tersebut sudah disampaikan Penerintah RI dimasa Presiden SBY.
“Harusnya hak PI 10 persen MaluKu itu sudah direalisasikan. Tapi sampai sekarang janji pempus itu laksana permen karet,” celutuknya kepada Cendana News di Ambon, Sabtu (26/9/2015),.
Yusril juga meminta Presiden Joko Widodo segera merealisasikan janjinya memberikan tol laut untuk Maluku.
“Janji satu belum direalisasi, Presiden Jokowi menebar janji juga kepada Maluku untuk tol laut. Yang dibutuhkan Maluku saat ini, segudang janji pempus termasuk Presiden Jokowi itu direalisasikan secepatnya,” tekannya.
Sekiranya, pempus bisa merealisasikan janjinya ke Maluku, sudah pasti akan membantu mengurangi keterpurukan sosial yang saat ini masih melanda masyarakat Maluku.
Dikemukakan, Maluku saat ini masih tetap bertengger di peringkat keempat daerah termiskin di Indonesia.
Sehingga, janji Pempus selama ini sudah sepatutnya direalisasikan agar mengobati aneka problematika sosial, utamanya kemiskinan yang selama ini masih mendera Maluku, karena belum mampu diperbaiki oleh pemerintah daerah, utamanya pemerintah pusat.
Bukan hanya itu, Yusril juga meminta Pempus secepatnya menyelesaikan mega proyek Jembatan Merah Putih di Kota Ambon yang mana sampai sekarang belum juga rampung.
Padahal, awalnya kontrak proyek jumbo yang dicanangkan Presiden SBY itu, harus diresmikan oleh Jokowi pada Oktober 2015.
Namun fakta di lapangan, sampai sekarang proyek Jembatan Merah Putih pekerjaannya belum juga rampung.
“Bagaimana Maluku bisa setara dengan daerah lainnya di Indonesia, jika segudang janji Pempus selama ini tidak pernah direalisasikan tepat dan cepat,” tukasnya.
Ditambahkan, Maluku adalah salah satu dari 2 lainnya Provinsi di Indonesia yang mengakui sekaligus penentu kedaulatan NKRI.
Harusnya jasa provinsi seribu pulau itu, mendapat porsi dalam kaitannya dengan pembagian kue kemerdekaan NKRI, melebihi dengan daerah lainnya di Indonesia.
“Perlu dicatat, Maluku itu bukan pelengkap Indonesia, tapi penentu berdirinya sekaligus lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Pempus jangan lagi jadikan Maluku seperti anak tirinya NKRI,” tegasnya.
SABTU, 26 September 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...