Lima PKL Tergugat Denda Rp 1,2 Milyar Jalani Sidang Perdana

YOGYAKARTA — Hari ini, Senin (14/9/2015), kasus penggusuran dan gugatan denda ganti rugi sebesar Rp 1, 2 Milyar terhadap lima pedagang kaki lima di kawasan Gondomanan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Namun, seperti halnya sidang perdana dalam setiap kasus, kedua belah pihak yang bermasalah diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai penengah. Namun  demikian, pihak penguggat bersikeras untuk tetap melanjutkan gugatannya.
Oncan Poerba, Kuasa Hukum penggugat, Eka Aryawan, ditemui usai persidangan menegaskan pihaknya tidak akan mencabut gugatan hukum yang dilayangkan kepada lima pedagang kaki lima di kawasan trotoar Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta. 
“Tuntutan kami hanya satu, mereka pindah dari tanah kekancingan atau tanah keraton yang disewakan milik klien kami,” tandasnya.
Oncan beralasan, pihaknya bersikukuh meminta kelima pkl pindah dari tanah kekancingan karena kliennya merasa berhak memakai tanah yang sudah disewanya dari keraton. Sedangkan gugutan sebesar Rp 1,2 Miliar dikarenakan PKL yang berjualan di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, dianggap telah menempati tanah kekancingan yang sudah disewakan kepada kliennya tanpa izin.
Tanah kekancingan sebagaimana dimaksudkan itu, berada di depan tanah milik Eka Aryawan yang hendak dibangun ruko. Sedangkan, tanah kekancingan dari keraton akan digunakan sebagai jalan keluar masuk menuju ruko milik Eka Aryawan. Namun dengan keberadaan kelima PKL tersebut, jalan masuk menuju ruko menjadi terhalang. Maka, terjadi sengekta batas tanah milik keraton tersebut.
Kasus sengketa tanah magersari tersebut, sebenarnya pernah dimediasi pada tahun 2013 dan dihadiri oleh seluruh pihak yang bersengketa disaksikan Polsek Gondomanan sebagai saksi dan LBH Yogyakarta sebagai wakil dari lima pedagang kaki lima. Mediasi yang dilakukan pada tahun 2013 menghasilkan kesepakatan bersama dan sengketa pun dianggap selesai. Namun, pada pertengahan Agustus 2015 tiba-tiba pihak Eka Aryawan melayangkan somasi dan gugatan kepada kelima pedagang kali lima itu.
Terhadap semua tudingan tersebut, kuasa hukum kelima PKL, Rizky Fatahilah membantah jika kelima PKL berjualan di atas tanah kekancingan milik Eka. Menurutnya, kelima PKL sudah bergeser dan keluar dari tanah kekancingan keraton yang diklaim sebagai milik Eka tersebut. Pihaknya pun merasa aneh, karena sejak tahun 2013 sebenarnya masalah sudah selesai dengan adanya kesepakatan mengenai batas hak milik tanah magerasari itu. Karenanya, pihaknya berharap Eka Aryawan mencabut gugatannya. 
SENIN, 14 September 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...