Masyarakat Tatar Tolak Pengambilan Lahan Adat Oleh Pemda KSB


SUMBAWA BARAT/ NTB – Rencana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang hendak mengambil alih lahan adat yang dikuasai warga Desa Benete di kawasan Tatar Loka, Kecamatan Sekongkang untuk dijadikan pusat pengembangan hewan ternak sapi dan kambing nasional mendapat perlawanan dan penolakan dari warga.
Pasalnya kawasan tersebut selain merupakan lahan milik warga, juga merupakan kawasan hutan adat yang keberadaannya juga tetap dijaga warga, di dalamnya juga masih terdapat pemakaman umum nenek moyang suku Tatar Loka dan sumber mata air Ai’ kebubur yang tetap mengalir sampai sekarang.
“Lahan tersebut sudah dikuasai dan tempati warga secara turun temurun dari nenek moyang kami sejak tahun 1918, bukti kepemilikan yang digunakan untuk membayar pajak juga masih kami simpan sampai sekarang, hanya saja waktu itu lahan tersebut sempat ditinggalkan warga ke wilayah Benete, Tongo dan Emang karena terjadi tsunami,” kata Ketua Adat Desa Benete, Safrudin Lemanta, Senin (14/09/2015).
Dikatakan adanya kepemilikan rente (bukti kepemilikan lahan), pemakaman umum dan tanaman buah – buahan yang ada di dalamnya membuktikan bahwa kawasan tersebut bukan kawasan tanpa penghuni, melainkan pernah ditempati dan dikuasai warga sejak puluhan tahun lamanya.
Safrudin menegaskan, kalau kemudian mau diambil alih kepemilikannya oleh Pemda KSB, jelas pihaknya menolak dan akan mempertahankan lahan adat tersebut, karena merupakan warisan nenek moyang di dusun Tatar Lokaq secara turun temurun. Meski diakui, pada tahun 1973 warga desa diharuskan pindah, hal tersebut lebih ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pemerintahan.
“Lokasi Tatar lokaq waktu itu yang sangat jauh jaraknya dari akses pemerintahan tahun 1973, era pemerintahan Presiden Soeharto mengharuskan masyarakat setempat  berpindah ke daerah yang dekat dengan akses pelayanan pemerintah, yaitu ke daerah Benete, termasuk ke Tongo dan Emang, Kecamatan Jereweh,” katanya.
Terpisah, tokoh masyarakat Benete yang juga pernah tinggal dan memiliki lahan di wilayah Tatar Loka, H. Ismail mengatakan, meskipun masyarakat sudah tidak tinggal lagi di wilayah tersebut, masyarakat tidak serta merta meninggalkan daerah Tatar Loka.
Tapi secara tradisi dan kepercayaan masayarakat termasuk keturunan Tatar Loka  sering datang berkunjung, baik secara kelompok maupun individu, merawat kebun atau pun berziarah ke makam nenek moyang dan kegiatan tersebut rutin dilakukan secara turun temurun sampai sekarang oleh anak cucunya.
“Keberadaan wilayah Tatar Loka yang subur, akses jalan yang sudah mulai bagus dan sangat potensial sebagai daerah pengembangan pengembangan ternak sapi nasional maupun pariwisata bisa jadi menjadi alasan pemerintah mengambil alih lahan adat tersebut dengan mengklaimnya sebagai kawasan hutan lindung,” katanya.
Lebih lanjut Ismail mengatakan, sebagai langkah bersama untuk tetap mempertahankan keberadaan tanah adat di wilayah Tatar Loka, Komunitas masyarakat peduli hak ulayat adat Tatar Loka telah mengadukan hal tersebut, sekaligus meminta bantuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk membantu.
SENIN, 14 September 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...