Merasa Dicurangi Pusat, UU Bagi Hasil Patut Digugat ke MK

Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina
AMBON — Ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola 25 blok minyak dan gas (Migas) untuk kesejahteraan masyarakat Maluku, kini menjadi keprihatinan sejumlah pihak. Apalagi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda yang mengatur pembagian dana bagi hasil (DBH) dinilai sangat merugikan bahkan  Pemerintah RI selama ini dinilai telah curangi Maluku.
“Sehingga UU 33 tahun 2004 tersebut patut digugat ke Mahkamah Konstitusi,”ungkap Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina saat diwawancarai Cendana News, Minggu (20/09/2015).
Menurutnya, gugatan sangat perlu dilakukan, karena  besarnya potensi sumber daya alam pada perut bumi Maluku disamping sumber daya perikanan, tidak lantas membuat masyarakat di provinsi seribu pulau itu bisa sejahtera.
“Faktanya, hingga detik ini Maluku tetap bertengger di peringkat ke-4 daerah termiskin skala Indonesia, setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur,”sebutnya. 
Dikatakan, keterpurukan masyarakat Maluku ditengah gelimangan sumber daya energi yang kini diburu oleh negara-negara maju, sangat menyayat hati.
Bila pada abad XIX Maluku dijajah karena memiliki rempah-rempah, kini provinsi yang ikut menjadi salah satu pendiri Republik Indonesia ini masih belum bisa sepenuhnya menikmati kekayaan alamnya.
Ia menyebut, di abad 21 ini, Maluku masih dijajah melalui regulasi. Undang-Undang bagi hasil sangat merugikan Maluku sebagai pemilik sah sumber daya alam. 
“Kalau memang kita dirugikan oleh UU, maka sudah saatnya dilakukan gugatan UU bagi hasil tersebut ke MK. Apalagi, gugatan ini bisa juga dilakukan secara perorangan,” tukas Engelina.
Menurutnya, Maluku harus mendapat perlakuan yang berbeda dari pemerintah pusat, diantaranya dengan mendapat hak otonomi khusus kelautan. 
Saat ini, kata Engelina, Maluku memiliki 25 blok migas. Ada 15 blok migas yang sudah dimiliki investor, sedangkan 10 blok lainnya  merupakan potensi yang belum digarap.  Apabila  Maluku mendapat perlakuan adil melalui UU bagi hasil, maka dengan kekayaan alam migas yang melimpah, kemiskinan yang melanda bumi penghasil rempah-rempah ini dapat dituntaskan.  
“Kita bukan  minta  milik daerah lain, yang kita perjuangkan adalah 25 blok migas yang ada dan menjadi hak untuk dinikmati masyarakat Maluku,” tandas lulusan ekonomi politik dari Jerman ini.
Mnurutnya, Pasal 33 UUD 45 mengisyaratkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam lain yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat, namun tidak dirasakan oleh Maluku. 
Dengan dana bagi hasil yang masuk ke kas daerah, maka berbagai kebijakan dapat dilakukan untuk sejahterakan masyarakat Maluku, baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan. 
Senada dengan itu akademisi Universitas Pattimura Ambon, Bram Tulalessy, menegaskan, Maluku telah dibatasi oleh UU. Bahkan seolah-olah Maluku tidak berhak untuk mengelola  kekayaan yang dimilikinya. Jika Aceh  berhasil mendapat kewenangan 70 persen bagi daerahnya, maka Maluku juga harus mendapat perlakuan yang sama.
Dia mencontohkan, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang memiliki minyak dan dikelola oleh Citic dan Karlez juga mengalami nasib yang sama.   
“Nasionalisme disebelahnya adalah keadilan. Tapi apabila ketidakadilan yang dialami, maka maaf saja jika Maluku akan melakukan protes keras,” tegasnya.
Sebelumnya, Praktisi Migas, Boetje Balthazar menyatakan, perusahaan migas raksasa yang sudah menggarap blok migas di Maluku adalah Inpex (Jepang), Shell BV (Belanda dan Stat Oil (Norwegia). Selain blok Masela dan blok Babar Selaru, ada juga Blok Pulau Moa Selatan dan Blok Roma.
“Blok itu berada di laut dalam dan berbatasan dengan negara lain,” kata Boetje.
Potensi migas di Maluku, sejatinya sudah diketahui oleh investor asing sejak lama. Wajar saja apabila industri migas kakap ngotot untuk menguasai beberapa blok migas itu.
MINGGU, 20 September 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...