Minim SDM, Paguyuban Kepala Dukuh Minta Dibolehkan Lagi Menjabat KPPS

Sukiman Ketua Paguyuban Kepala Dukuh Sleman
YOGYAKARTA — Paguyuban Dukuh se kabupaten Sleman Yogyakarta yang tergabung dalam Cokro Pamungkas, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kamis (03/09/2015), guna mempertanyakan aturan KPU terkait masa jabatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka meminta agar anggota KPPS yang sudah menjabat dua kali tetap dibolehkan menjabat lagi.
Dalam Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2015, disebutkan bahwa anggota KPPS yang sudah dua kali menjabat tidak diperkenankan menjabat lagi sebagai anggota KPPS. Peraturan itu menyebutkan, anggota KPPS hanya bisa menjabat selama dua kali periode.
Menurut Paguyuban Kepala Dukuh Cokro Pamungkas, Sukiman aturan itu hanya bisa diberlakukan di kawasan perkotaan yang memiliki Sumber Daya Manusia, SDM, yang memadai. Namun di pedesaan dengan SDM yang terbatas, aturan itu dianggap sangat menyulitkan. Karena itu, mereka meminta KPU bersikap lunak terkait aturan itu dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
Sukiman, Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas mengatakan, batasan masa jabatan anggota KPPS yang hanya dua periode sangat menyulitkan bagi yang berada di pedesaan yang minim SDM. Secara umum, katanya, di setiap pedukuhan di kabupaten Sleman itu biasanya Kepala Dukuh beserta perangkat lainnya seperti Ketua RT dan Ketua RW, dipastikan menjadi anggota KPPS.
“Jika setelah dua kali menjabat dan tidak diperkenankan lagi, maka mau tidak mau harus dilakukan pemilihan lagi. Padahal, SDM-nya tidak ada lagi. Karena itu, kami meminta setidaknya dari tujuh anggota KPPS paling banyak yang diganti hanya empat orang, sedangkan tiga orang lainnya dibiarkan dari orang lama yang dipertahankan”, pinta Sukiman.
Terkait tuntutan para kepala dukuh tersebut, Komisioner KPUD Sleman, Imanda Yulianto menyatakan, akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi DIY yang nantinya akan meneruskan ke KPU Pusat di Jakarta. Sebenarnya, kata Imanda, KPUD Sleman juga sudah menyampaikan keluhan para dukuh itu ke KPU DIY dan KPU Pusat di Jakarta. Namun hingga kini pihaknya mengaku masih menunggu jawaban.
“Jika keluhan para dukuh tersebut tak ditanggapi dengan solusi yang tepat, memang dipastikan penyelenggaraan Pilkada di Sleman akan sedikit terkendala oleh minimnya SDM dalam perekrutan anggota KPPS”, pungkasnya. (koko)
KAMIS, 3 September 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...