Pasangan Calon dari Kalangan DPRD Terancam Dicoret

Ketua KPU NTB, Aksar Ansori
MATARAM — Ketua maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kota Nusa Tenggara Barat yang maju dalam pemilihan umum kepala daerah terancam dicoret kepesertaannya dikarenakan masih banyak diantaranya yang belum mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan.
“Anggota DPRD yang maju sebagai Paslon diminta segera mengajukan surat pengunduran dari jabatan, kalau tidak, KPU tidak segan – segan akan mencoret sebagai Paslon dan dinyatakan tidak memenuhi syarat,” kata Ketua KPUD NTB, Aksar Ansori di Mataram, Rabu (23/09/2015).
Aksar mengatakan, berdasarkan peraturan KPU, setiap anggota DPRD, pejabat BUMN atau BUMD yang maju sebagai Paslon Kepala dan Wakil Kepala Daerah harus sudah mundur paling lambat 60 hari semenjak ditetapkan sebagai Paslon yang sah tanggal 24 Agustus lalu dan ketentuan tersebut sudah berlaku, tapi terbukti sampai sekarang belum semua menyerahkan.
Ia menyebutkan, kalau sampai Paslon dari kalangan anggota DPRD maupun pejabat BUMN atau BUMD dicoret, maka Pilkada juga bisa terancam diundur, terutama di Kabupaten Kota yang Paslonnya hanya dua.
Dia menyebutkan, untuk pengunduran diri tersebut dapat dilakukan oleh yang bersangkutan atau kelembagaan.
“Untuk pengunduran diri dari anggota DPRD bisa dilakukan sendiri maupun kelembagaan untuk kemudian dilakukan Pergantian Antar Waktu oleh partai yang mengusung anggota DPRD bersangkutan,” katanya.
Pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember mendatang, hampir di semua Kabupaten Kota NTB terdapat anggota DPRD, termasuk satu di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara maju sebagai calon Wakil  Bupati. Berdasarkan peraturan KPU, bahwa setiap anggota maupun Ketua DPRD, pejabat BUMN, BUMD, PNS yang maju sebagai calon kepala maupun wakil kepala daerah harus mundur dari jabatannya
RABU, 23 September 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...