Penegakan Hukum Sarat Intervensi, AMPH Yogyakarta Gelar Unjuk rasa

YOGYAKARTA — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi masyarakat Peduli Hukum (AMPH) Yogyakarta, menggelar aksi unjuk rasa terkait penegakan hukum di tanah air yang dinilai sarat intervensi penguasa. Mereka menuntut, agar pemerintah lebih tegas memberantas berbagai kasus hukum dan menjauhkan lembaga penegak hukum dari muatan politis.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) Yogyakarta, menggelar aksi unjuk rasa di simpang empat UIN Sunan Kalijaga, Jalan Laksda Adisucpito, Yogyakarta, Sabtu (5/9) sore. Mereka menuntut agar pemerintah menjauhkan lembaga penegakan hukum dari muatan-muatan politis dan intervensi pihak penguasa. Ali Zaziro Hidayat, koordinator aksi mengatakan, aksi unjuk rasa sengaja diadakan sebagai bentuk keprihatinan atas proses penegakan hukum di tanah air yang justru semakin tidak independen.
Ali memaparkan, adanya intervensi politik dan penguasa setidaknya terlihat dari kasus pencopotan Komjen Pol Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim POLRI. Ali menilai, Budi Waseso yang sejak menjabat sebagai Kabareskrim POLRI telah berhasil mengungkap berbagai kasus besar seperti yang belakangan ini menyita perhatian publik, yaitu kasus Pelindo II. Kecuali itu, sambung Ali, Budi Waseso selama menjabat sebagai kabareskrim juga telah berhasil menangani delapan kasus korupsi melibatkan tokoh penting di negara ini.
“Antara lain, kasus dugaan kesaksian palsu dalam perkara Pilkada Kotawaringin Barat dengan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan tersangka Ketua KPK Abaham Samad, kasus pengadaaan sistem payment gate away dengan tersangka mantan Wamenkum Denny Indrayana dan sebagainya”, beber Ali.
Namun demikian, di tengah gebrakan Komjen Pol Budi Waseso, kata Ali, pemerintah justru melakukan intervensi dengan memutasikan Budi Waseso ke jabatan lain. Ali menganggap, pencopotan Budi Waseso tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Budi Waseso.
Karena itu, Ali menuntut agar pemerintah lebih tegas dalam hal penegakan hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya. “Kami juga menuntut agar dilanjutkan pengusutan delapan kasus yang pernah dilakukan oleh Budi Waseso dan meminta agar jangan mengorbankan lembaga penegakan hukum hanya untuk melindungi para koruptor”, tegas Ali, di sela aksi unjuk rasa yang berjalan tertib di bawah pengawalan petugas polisi.
SABTU, 5 September 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...