Permasalahan Tanah, Lima PKL di Yogyakarta Digugat Rp 1,1 Miyar

Budi menunjukkan surta gugatan
YOGYAKARTA — Lima Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan trotoar jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta, terancam digusur dan dituntut ganti rugi sebesar Rp 1,1 Milyar oleh seorang warga yang mengaku memiliki hak guna bangunan tanah magersari di lokasi kelima PKL tersebut berdagang. Gugatan itu membuat kelima PKL resah, sehingga meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
Lima pedagang kaki lima, masing-masing atas nama Sugiyadi, Budiono, Sutinah, Suwarni dan Agung, harus menghadapi penggusuran sepihak yang dilakukan oleh Eka Aryawan, warga Perum Griya Indah IV Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Gugatan itu dirasa sewenang-wenang, karena sebelumnya Eka Aryawan selaku penggugat dengan kelima PKL telah membuat kesepakatan mengenai batas tanah.
Ditemui di tempatnya berdagang, Selasa (8/9/2015), Budiono mengatakan, gugatan tersebut diterimanya pada tanggal 20 Agustus 2015. Budiono mengaku sangat terkejut, karena sebelumnya persoalan batas tanah sudah selesai dengan perdamaian pada tahun 2013. Budi mengisahkan, awal mula persoalan itu muncul sejak tahun tahun 2012. Kala itu, kata Budi, ada sejumlah orang yang menyuruhnya tak lagi berjualan di tempatnya. Sejumlah orang itu mengaku sebagai suruhan Eka Aryawan. 
“Mereka mengusir saya pergi sambil menunjukkan surat kekancingan sebagai bukti kepemilikan tanah magersari milik keraton kepada saya,” ungkapnya.
Sejak itu pula, lanjutnya, Budi mengaku sering didatangi sejumlah orang yang tak dikenalnya yang menyuruhnya pergi dari tempatnya berjualan. Dan, sejak itu pula kemelut tanah magersari milik keraton atau Sultan Ground menjadi polemik.
Setahun kemudian, kata Budi, persoalan itu kembali mengemuka. Pada tahun 2013, Budi dan empat orang pedagang kaki lima lainnya bertemu dengan Eka Aryawan yang dimediasi oleh pihak Kecamatan Gondomanan, aparat kepolisian sektor setempat, LBH Yogyakarta dan sejumlah saksi. Hasil dari mediasi tersebut adalah disepakatinya batas tanah milik Eka Aryawan dan kelima pedagang kaki lima tersebut, yang sebelumnya dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 13 Februari 2013.
Namun demikian, surat kesepakatan bersama itu ternyata diingkari. Budi dan empat rekan lainnya sesama pedagang kaki lima kembali menerima somasi dari pihak Eka Aryawan, yang pada intinya meminta Budi dan empat orang pedagang lainnya untuk segera mengosongkan lahan tempatnya berdagang. Belum juga sempat hilang rasa heran dan keterkejutannya, Budi dibuat lebih terkejut lagi, ketika tiba-tiba ia menerima Surat Panggilan Sidang Gugatan kepemilikan tanah dari Eka Aryawan. 
“Dalam surat itu kami digugat untuk meninggalkan tanah dan ganti rugi sebesar satu koma satu milyar rupiah”, cetus Budi, heran.
Indikasi Penggusuran Paksa

Menghadapi tuntutan yang mengejutkan itu, Budi dan keempat rekannya lalu kembali meminta bantuan LBH Yogyakarta. Mereka merasa telah menjadi korban kesewenang-wenangan dari seorang pemilik modal. Padahal, kata Budi, ia sudah sejak tahun 1960-an menempati kawasan pinggir jalan itu untuk mencari rejeki dengan membuka jasa tukang kunci. Kendati hanya seluas 5 x 5 meterpersegi, usaha Budi mampu menghidupi istri dan ketiga anaknya yang kini telah dewasa.
Lahan yang ditempati Budi, ditempati secara bergantian oleh Sugiyadi dan Suwarni. Jika Budi dibantu anaknya, Agung, membuka jasa tukang kunci dan istrinya, Sutinah, membuka warung makan kecil-kecilan dari pagi sampai sore, Sugiyadi membuka warung bakmi dan Suwarni warung makan sejak petang hingga malam hari. 
Budi menegaskan, jika lokasi tersebut sudah ditempatinya secara turun-temurun. Sedangkan tentang bukti kepemilikan tanah itu, Budi mengatakan jika selama ini ia hanya memiliki semacam surat kepemilikan tanah dari zaman Belanda dan surat izin berdagang di kawasan itu. Namun, sejak kasus itu muncul tahun 2012, Budi mengaku sudah tak lagi bisa memperpanjang surat izin berdagangnya.
Sementara itu, kuasa hukum dari kelima pedagang kaki lima tersebut, Ikhwan Sapta Nugraha dari LBH Yogyakarta, menjelaskan, atas adanya kasus gugatan itu pihaknya merasa ada kesewenang-wenangan dari penggugat terhadap tergugat. Ini mengingat sebelumnya telah ada kesepakatan bersama perihal batas kepemilikan tanah. 
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga menyayangkan sikap pihak keraton yang mengeluarkan secara sepihak surat kekancingan atas tanah magersari kepada Eka Aryawan, tanpa memperhatikan atau meninjau terlebih dahulu situasi dan kondisi lahan.
Ikhwan pun sangat menyayangkan, pihak keraton membiarkan pemegang kekancingan menggunakan jalur hukum untuk menyelasaikan persoalan yang sebenarnya bisa lebih arif diselesaikan dengan jalan musyawarah. 
“Penyelesaian masalah melalui jalur hukum terhadap rakyat kecil, juga terkesan menjadi tidak bermartabat, tidak manusiawi dan terkesan ada upaya penggusuran paksa terhadap rakyat kecil”, tegas Ikhwan, yang dalam kesehariannya di LBH Yogyakarta berperan sebagai Pembela Umum dan Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Namun demikian, LBH Yogyakarta dengan segala dokumen yang ada siap mendampingi tergugat dalam persidangan nanti yang untuk pertama kalinya akan dilangsungkan pada 14 September 2015, mendatang. 
“Dalam  sidang pertama yang biasanya merupakan upaya mediasi, kami akan meminta penggugat untuk mematuhi surat kesepakatan batas tanah yang telah dibuat sebelumnya dan mencabut gugatannya”, pungkas Ikhwan.
Ikhwan Sapta Nugraha (LBH Yogyakarta) menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah milik Budi
SELASA, 8 September 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...