PKL dan Pedagang Asongan, Penting Namun Terlupakan

MEGAPOLITAN — Kita sudah tahu bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Asongan jika digabungkan bisa menjadi salah satu penyumbang perputaran uang terbesar di Ibukota. Namun karena posisi tawar mereka ada di dalam lingkaran ekonomi bayangan yang artinya semua kegiatannya tidak tercatat dalam statistik resmi, serta mereka juga tidak tersentuh oleh peraturan pemerintah dan kewajiban pajak.
Hal inilah yang akhirnya membuat mereka terpinggirkan dan cenderung dipaksa mengakhiri perjalanan usahanya. Dengan menggunakan alasan tata kota dan kenyamanan, maka PKL serta asongan harus terus berjuang mempertahankan eksistensinya di tengah Ibukota.
Ragam sikap dan opini masyarakat muncul terkait PKL dan pedagang asongan Ibukota. Ada yang menentang, mendukung, memberi solusi, dan tidak perduli.
Hendra, seorang karyawan dikawasan perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman mengatakan, ia enggan mendalami masalah PKL dan pedagang asongan, karena terkadang keberadaan mereka adalah atas seijin oknum pegawai pemerintah tertentu di wilayah tertentu dengan meminta imbalan berupa uang.
” PKL Monas saat di razia seringkali meneriakkan bahwa mereka memberi jatah iuran kepada oknum Satpol PP di lokasi. Jadi ini sebenarnya lingkaran setan praktek suap menyuap antara mereka saja, tidak akan pernah selesai, ” ujar Hendra singkat kepada Cendana News.
Berbeda dengan Hendra, seorang karyawati di daerah Benhil, Yuniar berpendapat bahwa PKL bisa ditertibkan,  namun yang sulit adalah bagaimana membuat teratur para pedagang Asongan.
“Karena PKL itu rata-rata punya toko atau warung dan jika direlokasi mereka biasanya setuju jika tempat baru tersebut ramai, namun yang sulit adalah pedagang asongan, karena mereka berpindah-pindah tempat dan tidak mempunyai toko, ” jelas Yuniar.
Sedangkan Togap,  seorang mahasiswa di salah satu universitas didaerah kuningan datang dengan sebuah asumsi bahwa penanganan PKL dan sejenisnya adalah tanggungjawab pemerintah.
“Pemprov punya dana, fasilitasilah PKL yang besar-besar. Buat mereka menempati area toko secara gratis namun kenakan pajak saja supaya adil dengan anggota masyarakat lainnya. Sedangkan bagi pedagang asongan, bisa dikoordinir menjadi satu kesatuan besar di tiap wilayah DKI untuk kemudian dipecah menjadi unit-unit dagang kecil beranggotakan 5-10 orang di wilayah tertentu. Beri mereka atribut penanda bahwa mereka adalah binaan Pemerintah, lalu jelaskan area mana saja yang bisa mereka jadikan tempat berdagang. Saya rasa jika diatur dan dididik dengan baik serta sabar maka mereka bisa diatur,” papar Togap.
Ketiganya sepakat bahwa PKL dan asongan bisa diatur dan menuruti himbauan pemerintah asalkan pemerintah punya posisi tawar (bargaining) tinggi dihadapan mereka. Serta sudahi semua praktek pungli atau suap-menyuap yang dilakukan antara oknum pegawai pemerintah dengan PKL dan asongan terkait lahan berdagang. Karena jika ini dibiarkan terus terjadi maka PKL dan pedagang asongan tidak akan menuruti himbauan pemerintah dengan persepsi bahwa untuk apa menuruti kata-kata orang yang gak bener dan korup.
Sampai sekarang belum terlihat formula jitu pemerintah dalam menangani PKL dan pedagang asongan. Yang menyeruak dipermukaan hanya relokasi dan razia sambil menyita barang dagangan. Padahal PKL dan Pedagang asongan cukup memberi kontribusi bagi perputaran uang di Ibukota.
JUMAT, 4 September 2015
Jurnalis       : Miechell Koagouw
Foto            : Miechell Koagouw
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...