PKL Penuhi Undangan Keraton untuk Klarifikasi Sengketa Lahan

Jelang mediasi pkl dan kraton di bangsal panitikismo

YOGYAKARTA — Lima pedagang kaki lima tergugat Rp 1,12 Milyar (bukan Rp 1,2 Milyar seperti yang diberitakan selama ini-red), Selasa (29/09/2015) memenuhi undangan keraton untuk diklarifikasi duduk perkara sengketa penggunaan lahan dengan seorang pengusaha, Eka Aryawan.
Lima pedagang kaki lima datang memenuhi undangan kuasa hukum keraton, masing-masing Budiono dan istrinya, Sutinah, Sugiyadi dan Suwarni. Ketiga merupakan PKL yang berdagang di tempat yang sama secara bergantian di barat pertigaan Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta. Mereka didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Rizky Fatahilah, Sarliyulhendra dan Agung Pribadi.
Ditemui sebelum mediasi yang berlangsung tertutup di Bangsal Panitikismo Keraton Yogykarta, Agung Pribadi mengatakan, jika proses mediasi saat ini hanya akan meminta klarifikasi mengenai riwayat penggunaan lahan yang kini menjadi sengketa. Namun, Agung Pribadi berharap Keraton bisa mengambil inisiatif yang lebih tegas dan cepat terhadap kasus ini. “Sebagai pemilik tanah, Keraton sebenarnya punya hak penuh untuk mengambil inisiatif penyelesaian masalah di luar jalur hukum,” tegasnya.
Selain itu, Agung juga mengatakan, jika keraton memang konsekuen dengan pernyataannya yang menyebut, bahwa tuntutan terhadap lima PKL sebagai tidak lazim dan tidak manusiawi, maka diharapkan keraton bisa langsung mengambil sikap dan keputusan.
Agung menambahkan lagi, jika kasus tersebut tidak diselesaikan dengan cara berbeda, kasus-kasus serupa akan terjadi lagi. “Kita masih ingat kasus serupa ini juga pernah terjadi di wilayah Pojok Beteng. Orang yang sudah lama menempati lahan milik keraton, tahu-tahu digusur oleh orang yang mempunyai kekancingan”, ujarnya.
Agung memahami jika keraton sebagai pemilik tanah memang berhak menyerahkan tanahnya kepada siapa pun. “Tapi di dalam UUPA 1960 itu diatur mengenai prioritas atas hak kepemilikan atau penggunaan lahan. Mestinya dalam kasus ini, keraton memprioritaskan para PKL untuk diberi kekancingan karena sudah lebih lama menempati lahan. Keraton juga perlu mengecek terlebih dahulu situasi dan kondisi tanah sebelum memberikan kekancingan kepada Eka Aryawan atau kepada siapa pun, sehingga tidak terjadi sengketa”, pungkas Agung. 

SELASA, 29 September 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...