Puluhan Massa Gabungan Gelar Aksi Tolak Penggusuran di Yogyakarta

Pendemo bawa spanduk ” Yogyakarta Darurat Agraria”
YOGYAKARTA — Puluhan massa gabungan dari 23 ormas yang tergabung dalam Komite Aksi Untuk Reforma Agraria (KARA) menggelar aksi demonstrasi di depan Komplek Kepatihan Kantor Gubernuran DI Yogyakarta, Senin (28/9/2015). Mereka menuntut dihentikannya penggusuran tanah milik rakyat yang dinilai menjadi sumber kemiskinan.
Puluhan massa gabungan ormas menuntut diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 secara penuh dan mencabut semua produk undang-undang dan peraturan yang tidak sesuai dengan UUPA 1960.
Dalam aksinya yang digelar di tengah kepadatan arus lalu lintas Jalan Malioboro, peserta aksi berorasi dengan lantang. Mereka menyerukan agar menolak Raperdais DIY yang terkait dengan agraria, menghentikan diskriminasi dalam kebijakan pertanahan, menolak kekerasan dan campur tangan aparat dalam kasus pertanahan, dan memberikan hak milik tanah kepada rakyat yang berhak, serta lainnya.
Aksi yang juga dilakukan dengan longmarch menuju depan Gedung Agung di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, juga menolak Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang dinilai merupakan upaya perampasan tanah oleh pihak asing dan pemegang kekuasaan.
Dia mengutip, data dari BPS menunjukkan hampir setiap menit sebanyak 0,2 Hektar sawah tak lagi digunakan sebagai lahan pertanian. Bahkan diperkirakan pada tahun 2045, sebutnya, sebanyak 87 persen wilayah di Indonesia secara demografi akan menjadi wilayah perkotaan akibat alih fungsi tanah persawahan yang terus terjadi.
“Karena itu, kami menuntut agar segera diberlakukan UUPA 1960 secara penuh, dan mencabut semua peraturan dan undang-undang yang bertentangan dengan UUPA 1960,” pungkasnya.
Demo didepan kantor Gubernur DIY

Salah seorang orator sedang menyampaikan orasinya
SENIN, 28 September 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...