PUSaKO Bahas Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara

PADANG — Model seleksi pimpinan lembaga negara yang kian hari kian banyak modelnya, tidak hanya memberikan nilai tambah namun juga memberikan dampak negatif. Mengingat hal itu, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, lewat Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke duanya, membahas proses seleksi pimpinan lembaga negara.
Konferensi yang dihadiri oleh pelbagai ahli dan profesor hukum tata negara tersebut digelar selama dua hari berturut-turut, dibuka pada malam tadi, (Kamis 10/9/2015) dan akan berlangsung 11-12 September 2015.
“Konferensi kedua ini, kita akan mendesign proses seleksi pimpinan lembaga negara,” ujar Direktur PUSaKO Saldi Isra pada waratawan usai pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-2 di Hotel Bumi Minang Padang, Kamis (10/9/2015) malam.
Menurut Saldi,  dengan banyaknya model penyeleksian pimpinan lembaga negara di Indonesia. Sehingga perlu kajian khusus untuk mendesain proses seleksi tersebut, dengan tujuan mengurangi permasalahan dalam penyeleksian.
Saldi berasumsi,  para pelaku perubahan UUD 1945 dari tahun 1999 hingga 2002, tidak membaca secara mendalam potensi masalah yang akan timbul. Sehingga menyerahkannya pada situasi politik yang tentunya berubah-ubah setiap tahunnya.
Saldi mencontohkan,  salah satunya bagaimana cara memilih hakim konstitusi yang dilakukan Presiden, Mahkamah Agung dan DPR. Masing-masingnya memiliki proses yang berbeda. Padahal yang akan dipilih itu akan berada di satu tempat. Ia juga mengkritisi dominannya DPR dalam proses seleksi. Padahal saat ini sudah ada DPD.
“Ekstrimnya, pengisian jabatan lembaga negara di bawah domain eksekutif juga membutuhkan persetujuan DPR seperti Kapolri dan Panglima TNI. Bahkan, berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri harus melalui persetejuan DPR,” jelasnya.
Dalam konferensi ini, PUSaKO lebih menitik beratkan pembahasanya tentang bagaimana menata ulang proses seleksi. Apalagi sampai hari ini, ketata negaraan Indonesia semakin kacau karena banyaknya kesimpangsiuran dalam seleksi pimpinan lembaga negara.
“Kita mau memberikan koridor, bagaimana sebetulnya proses seleksi yang ideal terhadap seleksi pejabat lembaga negara, dengan target hasil konferensi ini menjadi masukan bagi pemerintah dan negara dalam menentukan role model pemilihan pimpinan lembaga negara. Bukan tidak mungkin dalam perubahan konstitusi, soal seleksi ini bagian yang harus dimasukan dalam konstitusi ” lanjutnya.
Saat pembukaan, Saldi membeberakan, bahwa ada 200 makalah yang diterima panitia untuk mengikuti kegiatan ini. Namun, yang diterima hanya sekitar 70 makalah. Mereka berasal dari 50 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan 20 orang dari lembaga yang konsen dengan isu ketatanegaraan.
Dalam konferensi ini, ada tiga pembagian kelompok. Pertama, membahas soal hakim agung dan hakim konstitusi. Kedua, tentang lembaga di luar kekuasaan kehakiman yang ada di konsitusi. Ketiga, membahas soal lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Para pakar yang dihadirkan antara lain, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie, Menteri Hukum dan HAM Yassona Hamongan Laoly, Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi, Hakim Konstitusi RI I Dewa Gede Palguna, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Direktur Pusat Studi Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar Mahud MD, Anggota DPR Akbar Faisal, Todun Mulya Lubis, dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Denny Indrayanna.
JUMAT, 11 September 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Foto            : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...