Rawan Sengketa, KPU Sumbar Diminta Koordinasi Dua Arah

PADANG — Untuk mengantisipasi sengketa hukum yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan pemilu kepala daerah (Pilkada) Sumatera Barat (Sumbar), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ida Budiarti menginstruksikan pada KPU Sumbar untuk membangun kominikasi dua arah dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar dalam setiap tahapan.
Menurut Ida, setiap tahapan pilkada banyak yang rawan dan sangat rentan untuk digugat. Ia mencontohkan, salah satunya pada tahapan pemilihan dan rekapitulasi suara yang dilakukan secara bertingkat mulai dari TPS hingga tinggak provinsi.
“KPU Sumbar harus membangun komunikasi dengan Bawaslu agar tidak ada permasalahan hukum selama berlangsungnya tahapan Pilkada serentak di daerah ini,” ujarnya pada wartawan Senin, (14/09/2015).
Ida juga menyarankan agar KPU tidak hanya berkoordinasi dengan satu KPU daerah saja. Namun, harus juga memperhatikan komunikasi dua arah. Ia juga menjelaskan, unsur-unsur pelaksana seperti PPK, PPDP dan PPS harus ditambah. KPU juga harus melibatkan pengawas Bawaslu atau Panwas yang ada disetiap daerah.
Agar tidak gagap dalam pelaksanaan pada hari H, Ida menganjurkan  KPU untuk melakukan simulasi dengan melibatkan semua unsur peyelenggara Pilkada serentak yang telah ia sebutkan tersebut.
Ida berharap, dengan adanya simulasi yang direncanakan dengan seksama tersebut, kemungkinan kerawanan atau sangketa dapat diminimalisir. Menurutnya, dalam proses pilkada ini posisi KPU terhadap keputusan hukum hanya bisa menerima.
“Persiapkan dengan matang skenario simulasinya sehingga bisa didapat gambaran proses rekapitulasi yang sebenarnya, itu sangat penting karena dalam proses itu bakal ada proses dialog atau diskusi untuk penyelesaian permasalahan proses pemilihan atau rekap yang jadi masalah,” jelas Ida.
Ditemui terpisah, Ketua KPU Sumbar, Amnasmen membenarkan bahwa komunikasi dengan Bawaslu, Panwaslu serta pihak keamanan akan menjadi poin penting dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti.
“Iya, itu menjadi sangat penting bagi kami untuk melakukan koordinasi dua arah, baik ditingkat provinsi maupun pada tingkatan kabupaten kota. Terkait simulasinya, kami akan membicarakannya lebih lanjut,” pungkas Amnasmen.
SENIN, 14 September 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Foto            : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...