Semester I 2015, Serapan Anggaran BH PN Ruteng Masih Nol Persen

FLORES — Serapan anggaran dana Bantuan Hukum (PN) untuk warga kurang mampu tersandung kasus hukum yang dialokasikaan Negara melalui lembaga Pengadilan Negeri (PN) Ruteng pada semester pertama 2015 ini dipersentasikan nol persen. PN Ruteng menyampaikan hal ini kepada Cendana News melalui Humas, Arief Mahardika, di Ruteng, Jumat (04/09/2015).
“Anggaran Bantuan Hukum warga kurang mampu tahun 2015 di PN Ruteng hingga sejauh ini belum terpakai,” ungkapnya.
Masih sangat rendahnya persentasi serapan anggaran BH di PN Ruteng kemungkinan disebabkan oleh masih banyaknya warga yang belum melek informasi terkait hal ini. Diakui Mahardika, hal ini berjalan lurus pula dengan masih minimnya upaya penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga PN Ruteng. Pasalnya, kegiatan penyuluhan memang telah dilakukan, tetapi hal tersebut belum menjangkau semua wilayah pelayanan PN Ruteng.
“Sempat kita adakan penyuluhan. Terakhir kita pernah lakukan untuk warga salah satu desa di Kabupaten Manggarai Timur. Jadi memang masih banyak warga yang belum kita sampaikan terkait hal ini,” akui Mahardika.
Mahardika mengklaim, PN Ruteng sebenarnya bisa terus melakukan penyuluhan ke berbagai wilayah lain lagi. Namun, persoalan biaya masih menjadi kendala hingga sejauh ini. 
“Kalau misalnya Pemerintah Daerah punya program ‘kan bisa kita buat. Sejauh ini, kita di sini tunggu program Pemda. Karena ini menyangkut pembiayaan,” jelasnya.
Selanjutnya, terkait dengan sasaran yang layak diberi bantuan, diakuinya, PN Ruteng terutama memberikan bantuan hukum untuk kasus-kasus perdata. 
“Selanjutnya, bisa pula untuk pidana, tapi kategori pidana khusus. Misalnya, bantuan hukum untuk kasus yang pelaku ataupun korbannya anak-anak. Itu kita beri dia pengacara,” katanya.
Bantuan Hukum merupakan hak masyarakat kurang mampu untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Bantuan Hukum mendorong terciptanya proses peradilan yang berintegritas dan jujur. Seseorang dengan bantuan pengacara diharapkan bisa diperlakukan secara wajar di depan hukum seimbang dengan perbuatannya.

JUMAT, 4 September 2015
Jurnalis       : Fonsi Econg
Foto            : Fonsi Econg
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...