Serikat Pekerta JICT Desak KPK Usut Kasus Pelindo II

Aksi demonstran di depan Gedung KPK
JAKARTA — Ratusan serikat pekerja Jakarta Internasional Conteiner Terminal (JICT) menggelar unjuk rasa didepan Gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Mereka mendesak agar KPK segera tuntaskan kasus dugaan korupsi Pelindo II RJ Lino dan Antek Anteknya. 
Dalam orasinya, para pekerja mengaku jika perpanjangan konsesi JICT oleh pelindo II kepada Hutchison Port Holdings (HPH) jelas akan merugikan negara dan mengkerdilkan bangsa.
“Jadi dengan uang perpanjang Hutchison USD 215 juta maka sahamnya hanya 25 persen bukan 49 persen seperti diusulkan dirut pelindo II RJ Lino, Kalau dipaksakan Saham Hutchison 49 persen maka ada potensi kerugian negara sebesar 212 USD atau sebesar Rp 3 Triliun,” tegas Nova Sofyan, Ketua Serikat Pekerja JICT di Depan Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/09/2015).
Dalam pandangan mereka, selama ini wacana penjualan JICT sudah dimulai RJ Lino sejak jauh jauh hari tepatnya pada 27 Juli 2012 kepada Ceo Hutchison, Hal ini janggal mengingat kontrak baru akan berakhir 7 tahun mendatang, 2019.
“Bukti menunjukan bahwa Lino juga terima gratifikasi souvenir senilai Rp 50 Juta dari Managing Director Hutchison Canning Fok, setelah final Meeting perpanjangan konsesi JICT di Hongkong 25 juni 2015 lalu,” ujarnya
Serikat Pekerja, Kata Nova, heran dengan Lino yang telah mengkerdilkan bangsa sendiri karena tidak memberikan kesempatan anak bangsa mengelola Gerbang Ekonomi Nasional JICT.
“Apapun alibi RJ Lino soal market yang akan dibawa pergi HPH merupakan pembodohan publik, kita semua tahu bahwa volume petikemas ekspor impor ditentukan oleh perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara lain, bukan operator asing seperti Hutchison, RJ Lino telah membodohi rakyat Indonesia,” tutup dia.
Aksi demonstran
SELASA, 22 September 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...