Setya: Pertemuan dengan Donald Trump Sebatas Tugas Diplomasi

NASIONAL — Mengenai pertemuan dengan kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Ketua DPR RI Setya Novanto menyebut pertemuan itu ‘biasa saja’ dan hanya semata-mata untuk menjalankan tugas diplomasi.
“Iya, Saya bertemu dengan Trump hanya 30 menit, itupun bersama teman-teman anggota dewan yang lain,”ujar Setya di Gedung Parlemen, Jakarta, senin (14/09/2015).
Politisi Golkar ini mengatakan bahwa fungsi dan tugas DPR, selain membahas anggaran, legislasi dan mengontrol pemerintah, DPR juga turut membantu pemerintah yakni dengan berdiplomasi.
“Fungsi kita, melakukan diplomasi sesuai UU MD3, yaitu diplomasi politik, diplomasi ekonomi, jadi DPR jelas melakukan diplomasi,” jelasnya.
Perihal pendapat beberapa pihak yang memandang pertemuan Ketua dan Anggota DPR RI dengan bakal calon presiden Amerika Serikat tidak layak secara etika, Setya mengaku memahami cara pandang publik, baik yang menganggapnya sebagai pelanggaran kode etik maupun yang menilainya masih dalam batas wajar.
“Saya pribadi, jelas tidak memiliki kepentingan sedikitpun terkait pertemuan dengan Donald Trump, itu masih dalam batas kewajaran dan bukan merupakan sebuah pelanggaran Kode Etik,”ucapnya.
Mahkamah Kehormatan DPR RI memiliki mekanisme tersendiri dalam memandang sebuah perkara tanpa pengaduan. 
“Saya serahkan sepenuhnya pada Mahkamah Kehormatan DPR RI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang saya lakukan,” ungkapnya.
Dirinya akan kooperatif jika diminta hadir untuk memberikan keterangan tentang dugaan pelanggaran tersebut. Sebuah alat kelengkapan DPR RI, sambung dia, Jelas memang bertugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Anggota DPR RI.
“Saya akan menerima sepenuhnya segala keputusan yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Kehormatan DPR RI,” tutupnya.
Seperti Diketahui, Mahkamah Kehormatan DPR RI telah menetapkan pertemuannya dengan Donald Trump sebagai Perkara Tanpa Pengaduan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 124 Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 9 Peraturan DPR RI No.2/2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.
SENIN, 14 September 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...