Sidang Gugatan Rp.1,2 Miliar Terhadap Lima PKL di Yogyakarta Berlanjut

Sidang gugatan lima PKL di PN Yogya
YOGYAKARTA — Sidang gugatan denda Rp 1, 2 Milyar terhadap lima pedagang kaki lima (PKL) terkait sengketa tanah keraton di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta kembali digelar, Senin (21/9/2015) siang di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Dalam sidang kedua ini, penggugat tetap dalam tuntutannya, meminta agar kelima PKL mengosongkan lahan yang diklaim sebagai milik Eka Aryawan selaku pihak penggugat.
Kasus sengketa lahan milik Keraton Yogyakarta melibatkan lima pedagang kaki lima, masing-masing Budiono, Agung, Sugiyadi, Sutinah dan Suwarni, kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang dengan Nomor Perkara 86/PDT.G/2015/PN Yyk dimulai sekitar pukul 11.00 wib dan berlangsung selama lebih kurang satu jam. Dalam tuntutan yang dibacakan kuasa hukum penggugat, Oncan Poerba, SH, gugatan Rp 1 Milar lebih tetap diberlakukan, setelah proses mediasi sebelumnya dengan pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai mediator atau penengah menemui jalan buntu.
Ditemui usai persidangan, Oncan mengatakan, pihaknya tetap akan meneruskan proses hukum dengan tuntutan sebesar Rp 1 Milyar lebih sebagai upaya penegakan hukum. Di luar gugatan denda sebesar itu, pihaknya juga masih mengguat kelima pedagang kali lima tersebut dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1 Juta sehari, yang akan diberlakukan jika nanti kasus tersebut sudah memiliki keputusan hukum tetap. Oncan berdalih, gugatan itu perlu dilayangkan sebagai upaya agar siapa pun juga bisa mentaati hukum.
Oncan menjelaskan, sengketa tanah terjadi karena dari luas lahan milik keraton yang dimiliki oleh kliennya, yaitu seluas 73 meter persegi, 28 meter persegi di antaranya digunakan oleh kelima pedagang kaki lima tersebut tanpa izin. Sebagaimana dokumen dan surat izin penggunaan lahan kekancingan itu, kata Oncan, kliennya merasa telah dirugikan karena akses jalan menuju tempat usahanya terhalang oleh keberadaan warung-warung kelima pedagang kaki lima tersebut.
Lebih jauh, Oncan mengungkapkan jika dari lahan yang disengketakan itu, sebenarnya pada awalnya ada tiga kelompok PKL yang menempati. Namun, menurutnya, dari tiga kelompok tersebut dua di antaranya sudah selesai dengan musyawarah. 
“Hanya tinggal satu kelompok yang terdiri dari lima pedagang kaki lima ini yang tidak selesai dengan mediasi sehingga kami terpaksa menyelasaikannya melalui jalur hukum,” beber Oncan.
Sementara berkait gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Agung Pribadi, menyatakan jika pihaknya pun mengaku memiliki bukti yang bisa menyanggah semua tuntutan pihak penggugat. Agung mengatakan, salah satu hal yang akan menguatkan para PKL yang didampinginya itu adalah fakta bahwa sejak tahun 1960 PKL tersebut telah menempati lahan tersebut berdasar surat kekancingan dari keraton yang berbahasa Belanda. 
Hal lain yang bisa menguatkan para tergugat, menurut Agung, juga fakta adanya kesepakatan mengenai batas hak milik tanah yang disengketakan tersebut, yang dibuat pada tahun 2013 antara lima PKL dan Eka Aryawan selaku penggugat. 

SENIN, 21 September 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...