Terdakwa Dugaan Korupsi Bansos SBB Divonis Bersalah

AMBON — Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ambon Kamis (17/9/2015) memutus bersalah mantan Kepala Dinas Pengeleloaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (PPKAD Kabupaten SBB), Provinsi Maluku, Djaynudi Kaisupy dan mantan Bendahara Dinas PPKAD SBB, Jamrud Tatuhey terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) SBB tahun 2011 sebesar Rp 11.6 miliar.
Sidang yang dipimpin Ahmad Buckhory (Hakim Ketua) dibantu dua hakim anggota, Abadi dan Edy Sebjangkara menghukum Djainudin Kaisupy 3 tahun penjara,  denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 3,59 Miliar.
Dalam kasus yang sama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon juga menghukum mantan Bendahara Pengeluaran Dinas PPKAD Kabupaten SBB, Jamrud Tatuhey 2 tahun penjara, denda Rp. 50 Juta subsider 2 bulan kurungan penjara.
Sesuai petikan amar putusan majelis hakim menyatakan, Kaisupy dan Tatuhey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten SBB tahun anggaran 2011  sebesar Rp 11,6 miliar.
Pertimbangan-pertimbangan itu berpatokan pada fakta sidang baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, tentang peruntukan dana Bansos yang diketahui menyebabkan negara merugi Rp 3,59 Miliar.
“Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaiman di atur dalam pasal 3 jo 18 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan.
Usai mendegar pembacaan putusan tim JPU bersama dengan dua terdakwa yang didampingi pengacara yakni, Justin Tunny dan Bobby Siahaya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan majelis. Sidang pun langsung ditutup oleh majelis hakim Pengadilan tipikor Ambon.
Putusan mejelis Hakim ini lebih ringan bila dibanding dengan dakwaan JPU sebelumnya yang menuntut Djinudin Kaisupy 4,6 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara, dan uang pengganti Rp 3,59 miliar subsider 6 bulan penjara.
Sedangkan Jamrud Tatuhey dituntut 3 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.
Menurut JPU, dua terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan primer).
Selain itu mereka berdua dinilai melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP seperti yang disebutkan dalam dakwaan sekunder.
Menurut JPU, sesuai APBD tahun 2011 terdapat alokasi dana Bansos Dinas PPKAD Kabupaten SBB sebesar Rp 5.645.000.000. Dana itu dialokasikan untuk lembaga dan kegiatan keagamaan, bantuan partai politik, bantuan organisasi kemasyarakatan dan HUT Kabupaten SBB serta HUT Kemerdekaan RI.
Akibat perbuatan dua terdakwa ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,59 Miliar.
KAMIS, 17 September 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...