Terkait Hak Cipta Kerajinan Lokal, Pemda NTB Dinilai Lemah

LOMBOK — Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya dikenal akan keindahan berbagai macam objek pariwisata, mulai dari wisata pantai, air terjun hingga alam pegunungan termasuk juga keanekaragaman seni dan budaya tapi juga kaya akan hasil kerajinan lokal yang telah dipasarkan sampai mancanegara.
Sebut saja kerajinan Gerabag Desa Banyu wisata Banyu Mulek, Kabupaten Lombok Barat dan Desa Beleke, Kabupaten Lombok Tengah sebagai sentral kerajinan ketak yang terbuat dari rotan yang pemasaram sampai ke Jepang, Meski demikian dari sisi dari sisi perlindungan terhadap hak cipta, hasil kerajinan khas lombok oleh Pemda NTB sangat lemah.
“Perlindungan terhadap kepemilikan dan hak cipta kerajinan khas masyarakat Lombok masih sangat lemah, terbukti misalkan seperti kerajinan ketak geben yang banyak digunakan umat hindu untuk kebutuhan membawa sesajen sembahyang, itu merupakan karya masyarakat Desa Beleke Loteng, tapi setelah dibeli dan diberikan motif bungan oleh salah satu prusahaan di Bali, diubah menjadi made in Bali,” kata Leni Marlina di Lombok Tengah, Sabtu (5/9/2015).
Kalau sudah begitu bagaimana kita tidak sakit hati, kita sudah lelah mengeluarkan fikiran dan tenaga menghasilkan kerajinan ketak dari rotan, taunya setelah dibeli perusahaan dari daerah Bali malah diubah menjadi hak miliknya, ini kan keterlaluan, tapi mau bagaiman kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Ibrahim, pengerajin Gerabah asal Desa Banyu Mulek, Kabupaten Lombok Barat mengatakan Keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi NTB seakan tidak banyak berarti dalam melindungi kepemilikan dan hak cipta masyarakat atas produk dan kerajinan yang dihasilkan.
Ibrahim mengatakan, coba bayangkan, untuk menghasilkan satu jenis gerabah saja, sebut saja kendi dari tanah membutuhkan waktu tidak sedikit, tapi setelah dibeli prusahaan dari luar malah diklaim kepemilikannya hanya dengan menambah motif dan cat di kerajinan yang hasilkan.
“Keberadaan rumah kemasan, Disbudpar dan Disperindag seharusnya mampu membaca hal itu secara jeli, sebab meski bagaimanapun, meski kita mencari untung, tapi kalau hasil karya kita diambil dan diklaim begitu saja oleh orang luar, jelaslah kita tidak terima sebagai masyarakat Lombok,” ungkapnya.

SABTU, 5 September 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Foto            : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...