WWF: Beri Izin Pengerukan Pantai, Bupati Lotim Langgar UU Tata Ruang

MATARAM — Kebijakan Bupati Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang hendak mengeluarkan izin pengerukan pasir laut di kawasan pantai Labuhan Haji Lotim bagi perusahaan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) untuk keperluan reklamasi Telok Benoa, Provinsi Bali dinilai sebagai kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum jelas dan melanggar Undang – Undang tata ruang.
“Dalam UU tata ruang, peraturan daerah baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten termasuk UU Kelautan tidak ada diatur tentang diperbolehkannya mengeluarkan izin tentang pengerukan pasir, jadi kalau kemudian Bupati mengeluarkan izin, kita pertanyakan dasar hukum keluarnya izin itu apa,” kata Small Islands Partnership and Governance Leader WWF Indonesia, Muhammad Ridha Hakim di Mataram, Kamis (10/09/2015).
Lebih mengherankan juga, kata Ridha, kalau teman-teman pegiat dan aktivis peduli lingkungan di bali saja, yang notabene tempat dilakukannya reklamasi, lantas kenapa kita yang justru paling terkena dampak kerusakan lingkungan dari rencana pengerukan pasir tersebut, justru harus mendukung.
“Kan sangat bertolak belakang sekali,”sebutnya.
Dikatakan, kalau pengerukan pasir laut tersebut dilakukan, tidak hanya akan berdampak buruk bagi kerusakan terumbu karang beserta berbagai macam biota laut yang hidup di dalamnya, tapi juga akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar, khususnya nelayan, yang sehari-harinya menggantungkan hidupnya dari hasil melaut.
Disebutkan, jika memang sudah ada kajian Analisis dampak lingkungan dan sebagainya, hasilnya harus diperlihatkan dan diinfokan secara luas.
“Pembahasan pengusulan mengenai izin pengerukan pasir tersebut sepemahaman kami, karena saya juga di tata ruang, tidak pernah ada rekomendasi Gubernur untuk memberikan izin,”sebutnya.
Peraturan daerah tentang tata ruang juga tidak ada sedikitpun yang mengarah ke situ, karena itu kalau kepala daerah kemudian mengeluarkan izin, itu jelas melakukan pelanggaran tata ruang, sangsinya apa sudah sangat jelas, yakni pidana.
KAMIS, 10 September 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...