Abaikan Hak Masyaraka Adat, Pemkab KSB Dituding Ingkari Amanat UU

Ketua masyarakat adat Tatar Lokaq, kanan saat berbincang dengan komisioner Komnas HAM, Himatur Ahmad
SUMBAWA BARAT –— Ketua Masyarakat adat Tatar Lokaq, Safrudin mengatakan, dengan tidak mengakui keberadaan hutan dan hak masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengingkari amanat Undang – Undang yang mengatur tentang masyarakat adat, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012.
“Putusan MK tersebut sudah sangat jelas mengatur dan menegaskan tentang keberadaan masyarakat, bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat,” kata Safrudin di Mataram, Rabu (28/10/2015).
Dengan demikian, kata Safrudin tidak ada alasan bagi Pemkab KSB untuk tidak mengakui status dan keberadaan hutan di kawasan Talonang dan Tatar Lokaq sebagai kawasan hutan adat, dari segi bukti sejarah juga sudah sangat jelas.
Bukti sejarah yang bisa ditemukan di bagian dalam kawasan hutan adat tTatar Lokaq antara lain berupa masih terdapatnya pemakaman nenek moyang kami yang jumlahnya mencapai ribuan, termasuk juga sisa dan puing – puing bangunan perumahan masyarakat Tatar yang pernah hidup di sana
“Semua bukti sejarah tersebut menandakan bahwa masyarakat Tatar pernah hidup dan berkembang, tapi karena waktu itu pernah terjadi gempa, oleh pemda dipindahkan ke Benete,” ungkapnya.
RABU, 28 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...