Anggota DPR RI Dapil NTB Diminta Tolak Revisi UU KPK

MATARAM — Selain melakukan deklarasi bersama mengecam dan menolak keras rencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merevisi Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Koalisi masyarakat sipil anti korupsi Nusa Tenggara Barat juga akan menyurati anggota DPR RI Dapil NTB untuk menolak dan tidak ikut mendukung upaya revisi UU KPK.
Karena kalau sampai dilakukan jelas hal tersebut bertentangan dengan semangat yang selama ini didengungkan dan diinginkan masyarakat dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi dan hal tersebut jelas menciderai nurani masyarakat.
“Anggota DPR RI Dapil NTB semuanya sudah kita surati supaya menolak rencana revisi UU KPK oleh anggota DPR RI dari enam fraksi, yaitu PDI-P, Golkar, PPP, Hanura dan PKB,” Kata Direktur Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi NTB, Ahyar Supriadi di Mataram, Senin (12/10/2015).
Ahyar menegaskan, kalau hal tersebut tidak dilakukan dan tetap mendukung revisi UU KPK, maka kami dari koalisi masyarakat sipil mengajak masyarakat NTB untuk tidak memilih kembali anggota DPR RI bersangkutan pada Pemilihan umum legislatif mendatang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk secara bersama – sama menggalang kekuatan, membuat petisi dan tandatangan menolak rencana revisi UU KPK oleh DPR.
“KPK masih dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan yang selama ini selalu direcoki praktik tindak korupsi oleh para oknum pejabat dan kepala daerah korup dan itulah salah satu penyebab masyarakat kita susah terbebas dari kemiskinan, karena manisnya kue pembangunan hanya bisa dinikmati satu dua orang,”sebutnya.
SENIN, 12 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...