Apindo Nilai Pemda di Kaltim tidak Konsisten Sejahterakan Naban

Ketua Apindo Provinsi Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo
BALIKPAPAN — Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kalimantan Timur, Slamet Brotosiswoyo menilai, Pemerintah Provinsi dan Daerah tidak konsisten dalam menerapkan upah minimum, terutama pada pekerja kontrak atau tenaga pembantu (Naban).
Dikatakan, Naban yang dipekerjakan di beberapa instansi pemerintahan dikontrak dalam jangka dua tahun atau lebih dan hal tersebut serupa dengan pola outsourcing.
“ Saya minta walikota bupati untuk konsisten dalam membayar upak Naban sesuai dengan UMK. Ini pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Mereka setiap dua tahun dikontrak. Nah itukan sudah pola outsourcing. Harusnya mereka dibayar dengan UMK,” kritiknya di Balikpapan, Sabtu (24/10/2015).
Slamet sangat menyayangkan dengan Naban yang tidak dibayar sesuai UMK terutama untuk mereka yang bekerja di dunia pendidikan seperti guru. Hal seperti ini banyak dan seolah dibiarkan.
“ Kalau swasta diuber-uber bayar sesuai UMK. Kalau pemerintah kenapa gak. Seharusnya itu melanggar UU 13. Nah pemerintah itu langgar UU 13 nggak atau dia punya UU sendiri,” tutupnya.
SABTU, 24 Oktober 2015
Jurnalis       : Ferry cahyanti
Foto            : Ferry cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...