Balikpapan Optimis Bisa Ciptakan Pangsa Penjualan Bahan Bakar Gas

Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas
BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan optimis Balikpapan bisa menciptakan dan menyediakan pangsa bahan bakar gas jika SPBG mulai beroperasi.
“Pemda selalu siap dan optimis bisa ciptakan pasar melalui instansi pemerintahan, jika SPBG sudah beroperasi,” tutur Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesra Setdakot Balikpapan Sri Soetantinah, Selasa (13/10/2015).
Sri Soetantinah
Menurutnya, penggunaan bahan bakar gas pastinya lebih hemat dibandingkan minyak sebagai bahan bakar. Harapannya pemerintah pusat juga menjamin kontinuitas pengoperasian SPBG di Balikpapan agar nantinya pangsa penjualan yang telah disediakan juga dapat terus berkembang.
Sri Soetantinah menjelaskan apabila SPBG sudah beroparasi pemda mampu menciptakan pasar. Pembuatan peraturan daerah saran dari pemerintan pusat lanjutnya, juga tidak dapat dilakukan dengan mudah dan tergesa-gesa. Sebab pemerintah kota harus mengadakan pengkajian akademis atas rencana yang hendak dibuat sebelum akhirnya disahkan oleh DPRD Kota Balikpapan.
“Kalau misalnya kami sudah buat peraturan daerahnya, lalu semua kendaraan yang ditentukan telah siap menggunakan BBG dan tiba-tiba di tengah jalan pengoperasian SPBG tidak berjalan alias mandeg, bagaimana?” sambung Perempuan yang biasa disapa Tantin.
Untuk itu, sebelum pemerintah daerah membuat perda pihaknya juga meminta kepastian kepada pemerintah pusat pengoperasian seluruh infrastruktur Stasiun bahan Bakar Gas di kota Balikpapan. Hal ini agar pemkot mulai dapat menyediakan pangsa penjualan.
Saat ini, sudah ada dua daughter station SPBG di Balikpapan. Masih ada satu lagi daughter station dan satu mother station yang masih harus dibangun oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Kegiatan Hulu Migas Kementerian ESDM Joko Siswanto mengatakan agar SPBG dapat beroperasi di suatu daerah, pemda setempat harus dapat menjamin tersedia pangsa penjualan yang dapat menutupi biaya operasional.
Salah satu saran yang dilontarkan oleh Joko adalah pembuatan peraturan daerah yang mewajibkan kendaraan dinas atau kendaraan angkutan umum massal menggunakan bahan bakar gas agar pangsa penjualan tercipta. 
SELASA, 13 Oktober 2015
Jurnalis       : Ferry cahyanti
Foto            : Ferry cahyanti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...