Bawaslu: 5 ASN di Sulut Terancam Hukuman Pidana

MANADO — Lima Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu Kabupaten di Sulut terancam hukuman pidana, jika terbukti terlibat dalam kampaye, dari salah satu pasangan calon Petahana Bupati yang ikut Pilkada. 
Hal ini ditegaskan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut), Harwin Malonda saat mengisi acara Perspektif Sulut yang digelar oleh kelompok media di salah satu kafe di jalan 17 Agustus Manado, Sabtu (10/10/2015).
Malonda mengatakan, saat ini ada lima pejabat yang bertugas di salah satu Kabupaten telah diproses oleh panitia pengawas (Panwas) pemilihan umum (Pemilu) setempat, karena diduga terlibat dalam kampaye dari salah satu pasangan pilkada petahana. 
Menurut Malonda, cara kampaye yang dilakukan ASN itu memberikan bantuan kepada sejumlah nelayan di Kabupaten setempat dengan menyelipkan stiker calon petahana pilkada pada barang yang akan diberikan kepada nelayan, sehingga diproses oleh Panwas Kabupaten karena diduga melakukan Kampaye terselebung.
 “Jika terbukti melakukan kampaye, ASN ini terancam hukuman pidana seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pilkada”, tegas Malonda.
Sementara itu pada diskusi Perspektif Sulut yang dilakukan oleh kelompok media yang ada di Manado dengan tema “Netralitas dan politisasi birokrasi pada pilkada 2015” selain menghadirkan ketua Bawaslu, juga di hadiri oleh sejumlah pembicara yaitu Dr. Rodrigo Elias pakar hukum pidana Unsrat, Dr. Marthen Kimbal pakar administrasi Negara, serta Franky Mokodompis S.Sos  dari Kepala bagian (Kabag) humas dan protokol Pemerintah kota (Pemkot) Manado, serta bertindak sebagai moderator  Dr. Ferry Liando.
Dalam diskusi netralitas dan politisasi birokrasi pada pilkada 2015, Kabag humas dan protokol menjamin seluruh ASN di pemkot akan bekerta profesional dan tetap netral, meski Wali Kota Manado Vecky Lumentut tetap maju sebagai Wali Kota Petahana pada Pilkada. “Saya yakin seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Manado akan tetap netral saat Pilkada nanti dan Wali Kota Petahana tidak melakukan intervensi” kata Mokodompis pada Sabtu (10/10/2015).
Mokodompis menambahkan, jika ada PNS yang tidak netral ia mempersilkan Panwas Manado memberikan sanksi dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 
“Kalau ada ASN yang tidak netral dan terlibat dalam kampaye jangan ragu-ragu untuk proses”, katanya.
SABTU, 10 Oktober 2015
Jurnalis       : Ishak Kusrant
Foto            : Ishak Kusrant
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...