Bencana Asap, ProDEM Minta Presiden Pecat Menko Polhukam

JAKARTA — Semakin tidak terkendalinya kabut asap di daerah Kalimantan dan Sumatera, membuat Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi Dan Demokrasi (ProDEM) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera menyatakan bencana asap sebagai bencana nasional dan memberikan sanksi kepada aktor dibelakang kejadian tersebut.
Ketua Presidium ProDEM, Adrianto menyebutkan, kabut asap yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan telah menyebabkan 10 orang meninggal dunia serta ribuan balita terkena Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Dia menilai, pemerintah saat ini belum berani untuk menindaklanjuti dan membeberkan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan. Dan ini menunjukan tidak keberpihakan pemerintah terhadap nasib rakyat.
“Mestinya pemerintah lebih memihak kepada rakyat yang menjadi korban asap, bukan malah melindungi pihak pengusaha pembakar hutan,” tegas dia
Adrianto menilai tidak berdayanya aparatur pemerintahan, patut menjadi pertanyaan, apakah ini karena orang dalamnya terlibat didalamnya seperti Menko Polhukam, Luhut Panjaitan yang mengeluarkan statmen akan membuldoser kementerian yang mengganggu usaha kelapa sawit.
Lebih lanjut koordinator ProDEM, Adrianto menyatakan, Presiden harus mengkroscek ke kementerian kementerian terkait. 
Menyikapi permasalahan tersebut, Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDEM) menuntut:
1, Jokowi segera menindak tegas Eka Tjipta Widjaja (Sinar Mas Grup), Sukanto Tanoto (Raja Garuda Mas), Dan Mertua Sitorus (Wilmar Grup)
2, Presiden Jokowi segera menetapkan Tragedi Asap sebagai Bencana Nasional.
3, Presiden Joko Widodo segera Memecat Luhut Pandjaitan Dari Posisinya sebagai Menko Polhukam.
RABU, 28 Oktober 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...