Cegah Paham Komunis dan RMS, P4 Harus Dihidupkan Kembali

Kapendam XVI Pattimura Ambon, Kolonel arh. Hasyim Lalhakim
AMBON — Keberagaman suku dan agama di Indonesia merupakan sebuah kesatuan di bawah naungan ideologi Pancasila. Namun rong-rongan ideoligi lain juga memamfaatkan cela keragaman tersebut untuk sebagai pintu masuk, terutama dalam derasnya arus globalisasi seperti sekarang ini.
Ancaman ideologi lain seperti Komunis, RMS dan lainnya memang bisa masuk ke wilayah Indonesia, diantaranya Maluku. Mereka masuk dengan menggunakan ‘baju’ yang berbeda, namun isi tetap sama. 
Sebagai langkah preventif, TNI dalam hal ini Kodam XVI Pattimura Ambon tidak pernah akan berkompromi dengan hal tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Penerangan Kodam (Kapendam), XVI Pattimura Ambon, Kolonel arh. Hasyim Lalhakim di ruang kerjanya saat diwawancara Cendana News, Kamis (01/10/2015).
Kapendam menerangkan, agar ketahanan kebangsaan, rasa nasionalisme tetap utuh di tengah masyarakat Indonesia umumnya termasuk Maluku, maka wajib di sekolah-sekolah mulai SD hingga SMA dan sederajat, ditanamkan pendidikan civil nation dan bulding caracter kebangsaan, yakni Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
“Pengetahuan wawasan kebangsaan seperti P4 dulu ini perlu dihidupkan. Sosialisasi harus gencar,” tandasnya.
Ia mengakui, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila kondisi kekiniaan di Indonesia umumnya, memang masih minim. Sehingga masyarakat mudah di provokasi oleh pihak ketiga.
Menyoal apa komunis juga gerakannya kekinian bisa lewat kapital, ditanya demikian Kapendam mengakuinya.
” Itu sangat memungkinkan. Apalagi di era modernis/globalisasi ruang itu sangat berkemungkinan terjadi,” tuturnya.
Untuk Maluku khususnya, agar tidak mudah terpancing dengan gerakan komunis dan organisasi terlarang lainnya (tujuan makar), Kapendam menawarkan, agar kearifan lokal Maluku, seperti budaya Pela dan Gandong harus dilestarikan agar menjadi benteng penghalang bagi pengaruh dari gerakan komunis dan organisasi terlarang lainnya.
“Harus memahami jati diri dan identitas kita. Silaturrahmi harus diperkuat. Medianya adalah Pela dan Gandong. Harus dilestarikan,” jelasnya.
Soal tahanan politik (Tapol) di Pulau Buru Maluku, Kapendam menyebut data dan nama-nama mereka ada. Hanya saja, Kapendam belum mengetahui secara pasti berapa jumlahnya.
“Mereka tetap dipantau. Meski sudah hidup berbaur dengan masyarakat di sana,” akuinya.
Untuk mengawasi gerakan komunis dan organisasi terlarang lainnya yang bisa mengoyah keutuhan NKRI di Maluku, diharapkan pula peran serta masyarakat.
“Jadi tugas menjaga kedaulatan NKRI itu bukan hanya TNI tapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat Maluku,” paparnya.
Sebagai harapannya, Kapendam menitipkan kepada warga Negara Indonesia di Maluku agar gencar melakukan silaturrahmi.
“Silaturrahmi ini solusi untuk kita menjaga keutuhan kedaulatan NKRI. Jangan mudah terpancing dengan gerakan komunis dan organisasi terlarang lainnya. NKRI harga mati. Komunis dan RMS No,” tegasnya.
Kapendam XVI Pattimura Ambon, Kolonel arh. Hasyim Lalhakim bersama Jurnalis CND
KAMIS, 01 Oktober 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...