Dinilai Rugikan Buruh, KPR Tolak RPP Pengupahan

JAKARTA — Puluhan buruh yang tergabung dalam Komite Persatuan Rakyat (KPR) berunjuk rasa di Bunderan HI, Jakarta Pusat. Mereka menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan.
Menjelang Kenaikan upah tahun 2016, kaum buruh Indonesia kembali dihadapkan pada situasi sulit dengan keluarnya rencana pemerintah Jokowi-JK untuk segera mengesahkan satu regulasi tentang pengupahaan yakni RPP pada pertengahan Oktober 2015 ini.
“Dilihat dari beberapa draft RPP ini, sangat jelas kebijakan pemerintah untuk menyengsarakan kehidupan kaum buruh,”ujar Heri sofyan, salah satu orator, di Bunderan HI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015).
Dalam orasinya, Pendemo menjelaskan, ada beberapa substansi dalam RPP pengupahan yang berpotensi besar merugikan kaum buruh diantaranya, pertama, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha terkait pelanggaran atas upah( dalam peraturan nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah masih terdapat sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar).
Kedua, Sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar THR maupun melanggar perjanjian kerja, hanya berupa teguran tertulis dan sanksi administrasi.
“Ini jelas abstrak yang dapat memunculkan potensi kolusi antara pengusaha dan pemerintah, padahal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 saja tentang sanksi administrasi paling tinggi disebutkan jelas yakni pencabutan izin usaha,”sebut mereka.
Ketiga, Hilangnya hak buruh untuk melakukan kegiatan serikat buruh diwaktu kerja yang telah diatur dalam UU No 21 tahun 2000.
Keempat, peninjauan komponen KHL 5 tahun sekali. Selain beberapa contoh substansi diatas, sambung sofyan, Pemerintah seperti tidak partisipatif terutama terhadap kaum buruh dalam penyusunan draf RPP pengupahan tersebut.
Sebab, kata dia, tidak ada proses sosialisasi yang jelas sejak jauh jauh hari serta tidak melibatkan secara luas terutama dari kalangan buruh dan serikat buruh.
“Pemerintah terkesan menutup nutupi tentang keberadaan draf RPP tersebut, meski isu nya sudah merebak dari sekitar setahun yang lalu,” ungkapnya.
Dia mempertanyakan kenapa akhir tahun ini beredar draf RPP pengupahan.
“Tiba tiba akan disahkan pada pertengahan oktober nanti, untuk kepentingan siapa peraturan ini,”tanya pendemo.
Dalam aksi demo, Komite Persatuan Rakyat (KPR) menuntut:
  1. Menolak RPP Pengupahan yang akan disahkan pemerintah sebagai sala satu instrumen untuk legitimasi.
  2. Tolak intervensi militer dalam ranah sipil
  3. Tolak Kriminalisasi terhadap gerakan buruh, gerakan tani, gerakan mahasiswa, gerakan kaum miskin kota dan elemen demokrasi rakyat lainnya.
  4. Lindungi buruh dari PHK.
  5. Hapus sistem kerja kontrak dan outsourching.
  6. Jaminanan sosial untuk buruh dan rakyat (Bukan BPJS): Pensiun layak, pendidikan dan kesehatan gratis.
  7. Tanah untuk kaum Tani.
  8. Bangun industri nasional, dibawah kontrol buruh dan Rakyat.

SELASA, 13 Oktober 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...