Diskusi Publik, Kaum Difabel Juga Layak Aktif di Kancah Politik

SURABAYA — Hak berpolitik tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat normal, para penyandang disabilitas atau kaum difabel juga layak aktif. Namun masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh penyelenggara dan pelaksana pemilu.
“Salah satu kasusnya mengenai akses di Tempat Pemungutan Suara seharusnya ada jalur khusus bagi kami kaum difabel,” terang Ketua pusat pemilu akses penyandang disabilitas Jawa Timur, Dr. Wuri Handayani dalam diskusi publik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Selasa (27/10/2015).
Penyandang disabilitas seharusnya diutamakan masalah fasilitas saat coblosan di TPS. Karen secara sosial, kultural dan struktural penyandang diasabilitas sedikit terpinggirkan dari masyarakat normal lainnya.
“Seharusnya ada pemahaman terhadap penyandang disabilitas bahwa difabel itu bukan perbedaan yang besar tapi keberagaman,” tandasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM), Purnomo Satriyo menegaskan pihaknya telah memberikan sosialisasi mengenai pilkada 9 Desember mendatang kepada kaum difabel.
“Sosialisasi disabilitas sesuai dengan kelompok disabilitasnya, misalnya kelompok tunanetra ya tunanetra saja,” terangnya.
Sedangkan untuk aksesibilitas kaum difabel, KPU tidak dapat bekerja sendiri, namun perlu adanya dukungan dari masyarakat yang terlibat aktif mutlak diperlukan, agar kekurangan dan kesalahan dapat diminimalisir sebisa mungkin.
“Tolong bantu kami untuk sosialisasi dan praktik yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan dengan dana yang ada, agar kami bisa menyelenggarakan pilkada yang aman dan lancar sesuai harapan masyarakat pada umumnya,” tandasnya.
SELASA, 27 Oktober 2015
Jurnalis       : Charolin Pebrianti
Foto            : Charolin Pebrianti
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...