DPD IMMI DIY Menggugat Pemerintahan Jokowi di Hari Sumpah Pemuda

Mahasiswa bentangkan tuntutan di tugu
YOGYAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD IMM DIY) menggelar aksi demontrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda di perempatan Tugu Pal Putih Yogyakarta, Rabu (28/10/2015). Dalam aksinya, mereka menggugat pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai gagal melakukan perbaikan di negara ini. 
Ketum DPD IMM DIY, Surya Dharma Sufi dalam keterangan persnya menyatakan, aksi mahasiswa Muhammadiyah bertepatan dengan peringatan 87 tahun Sumpah Pemuda sekaligus bertepatan dengan setahun pemerintahan Presiden Jokowi, menjadi momentum bagi pemuda untuk bersatu melawan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme untuk menuju bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Pasalnya, kata Surya Dharma, dalam setahun pemerintahan Jokowi ekspektasi masyarakat yang begitu besar terhadap Jokowi yang sejak awal merepresentasikan diri sebagai wong cilik, tidak terpenuhi. Menurutnya, janji politik Jokowi untuk mensejahterakan rakyat, mengangkat harkat martabat bangsa di mata dunia dengan visi Tri Sakti dan Semangat Pancasila, ternyata hanya tinggal isapan jempol belaka. 
“Semangat Pancasila tak lagi menjadi spirit, Tri Sakti sekedar retorika politik dan Nawa Cita malah menjadi Duka Cita”, ungkapnya.
Lebih jauh, Surya Dharma menjelaskan, kedaulatan negara justru semakin jauh dari kenyataan. Kebijakan ekonomi Jokowi bahkan semakin liberal, antara lain dengan membuat harga BBM sesuai dengan harga pasar, membuka kran seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung menjual asset bangsa daripada menguntungkan negara sendiri. 
Disebutkan juga kepemimpinan juga semakin lemah. Jokowi tampak sekali tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh politik elit politik di sekitarnya dan para pemilik modal besar yang ada di belakangnya. 
“Janji Jokowi untuk mengembangkan mobil nasional, ternyata juga tidak berlanjut”, tegasnya.
Aksi puluhan mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam IMMI DIY, menyerukan berbagai tuntutan dan menuliskannya di spanduk besar. Mereka menuntut, agar pemerintahan Jokowi menjalankan sistem ekonomi dan pemerintahannya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, menegakkan hukum sesuai konstitusi dasar negara, menolak perpanjangan kontrak PT Freeport dan mendesak agar pemerintah segera menangani secara serius bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. 
Surya Dharma menegaskan lagi, dalam aksinya di Tutu Pal Putih itu juga untuk mengkritisi pertemuan Presiden Jokowi dengan Barack Obama beberapa waktu lalu, yang dinilai hanya akan memperpanjang kontrak karya dengan PT Freeport.
 “Kami sudah cukup kecewa dengan PT Pertamina yang telah memberikan 30 persen saham di Blok Mahakam kepada asing. Dan, lambatnya pemerintah menangani bencana asap”, pungkasnya. 
RABU, 28 Oktober 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...