DPD RI akan Buat Draft Revisi UU KPK Tandingan

JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berencana membuat revisi UU KPK Tandingan menyikapi rencana DPR RI yang terus menimbulkan polemik. Wakil Ketua Komite I DPD RI dari Aceh, Fachrul Razi mengatakan, pihaknya akan menginisiasi untuk membuat draf revisi UU KPK tandingan versi DPD RI yang tidak akan memangkas kewenangan dari Lembaga Antirasuah tersebut. 
“Draf UU yang ada saat ini cenderung melemahkan, bahkan bisa membunuh lembaga antikorupsi itu,” Ujar Fachrul Dalam Rilisnya yang diterima CendanaNews di Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Dirinya mengingatkan kepada semua pihak yang ikut berperan untuk mengkerdilkan KPK itu, agar jangan sekali-kali berupaya melemahkan lembaga Anti Korupsi itu dengan cara apapun. Fahrul juga Mendesak DPR agar segera membatalkan rencana revisi UU KPK.
“DPR lebih baik memfokuskan diri untuk mempersiapkan revisi UU KUHAP karena Masalah hukum lebih substansi untuk kepentingan rakyat di Indonesia,” pungkasnya
Disebutkan, Berdasarkan catatan KPK, selama 11 tahun terakhir sudah ada 64 kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah di Indonesia.
“Kenapa harus di revisi, selesaikan dulu kasus kepala daerah, belum waktu nya KPK di revisi,” Ucapnya
Dari 64 kasus korupsi, baru 51 kasus sudah diputuskan pengadilan. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Ketua DPD irman Gusman juga mendesak pemerintah agar memperhatikan suara rakyat sebelum memutuskan untuk merevisi UU KPK.
RABU, 14 Oktober 2015
Jurnalis       : Adista Pattisahusiwa
Foto            : Adista Pattisahusiwa
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...