DPRD: Alokasi APBD di NTB Belum Berpihak Kepada PPA

Ketua Komisi V DPRD NTB, Wartiah (kanan)
MATARAM — Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sampai sekarang belum sepenuhnya sebanding dengan perhatian yang diberikan pemerintah daerah NTB, hal tersebut ditandai dengan masih minimnya anggaran yang dialokasi bagi pemberdayaan perempuan dan anak.
“Keberpihakan Pemda NTB terhadap penanganan kasus perempuan dan anak masih belum maksimal, dimana anggara yang dialokasikan hanya sekitar delapan miliar setiap tahunnya,” kata Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Nusa Tenggara Barat, Warti’ah di Mataram, Rabu (14/10/2015).
Besaran anggaran tersebut kalau dibandingkan dengan tingkat kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi selama ini di NTB, baik yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak, aparat Kepolisian dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat tidak sebanding dan jauh dari kata cukup.
Karena itulah sebagai upaya mendorong upaya perlindungan perempuan dan anak, selain terus berupaya mendorong ketersedian anggaran memadai juga dengan membuat Perda tentang perlindungan perempuan dan anak melalui hak inisiatif DPRD NTB.
“Harapannya melaui langkah tersebut, upaya menekan dan meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa dilakukan tentunya dengan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan anak merilis, NTB merupakan Provinsi yang berada diurutan kelima jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.
Data BP3AKB NTB menyebutkan angka kekerasan perempuan dan anak sendiri yang ditangani untuk tahun 2014 mencapai 1129, sementara khusus kasus kekerasan anak sampai bulan Juli 2015 yang ditangani Lembaga Perlindungan anak mencapai 173 kasus dan 60 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual.
RABU, 14 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...