Dua Kampus di NTT Masuk Zona Non-aktif, Orangtua Berharap Tidak Meluas

Mahasiswa Baru jalani ospek [Ilustrasi]
FLORES — Kabar dinonaktifkannya lebih dari dua ratus kampus di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menimbulkan kecemasan bagi para orangtua di berbagai wilayah. Tidak terkecuali di NTT, dua dkampus diantaranya masuk dalam list tersebut.
Seorang warga di Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, Markus Badur mengungkapkan, dirinya telah mendengar ada sejumlah kampus di NTT yang masuk zona non-aktif oleh Dirjen Dikti. Hal tersebut diharapkannya tidak merambah pula ke pelbagai kampus lain di NTT. 
“Katanya ada beberapa kampus di provinsi kita yang non-aktif. Mudah-mudahan hanya itu saja. Kalau tidak salah, saya dengar ada dua kampus yang sudah positif non-aktif,” ujarnya berharap di Kampung Lala, Sabtu (10/10/2015).
Markus mengakui memiliki seorang anak yang sedang berkuliah di salah satu kampus di Flores, NTT. Ia tidak siap menerima jika kampus tempat anaknya berkuliah masuk dalam kategori non-aktif.
“Kasihan ‘kan orangtua yang kampus anaknya kuliah tiba-tiba nonaktif. Kalau saya sendiri, terus terang, saya sulit terima kenyataan seperti ini. Anak saya sudah tahun ketiga. Ini artinya ‘kan saya buang biaya percuma selama dua tahun,” katanya.
Diinformasikan, dua kampus di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinyatakan masuk zona non-aktif oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan Forlap Dikti melaluiforlap.dikti.go.id per 29/09/2015 lalu. Tercatat 243 kampus dinyatakan dinonaktif secara nasional dan  dua di antaranya ada di NTT, yakni STKIP Indonesia Kupang dan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur.
Pemberian status non-aktif merupakan kategori sanksi sedang yang dikeluarkan Ditjen Dikti untuk sebuah lembaga pendidikan tinggi. 
“Perlu dipahami, kampus nonaktif belum tentu kampus abal-abal. Mereka memiliki izin pembukaan kampus dan penyelenggara prodi, hanya dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan mereka melakukan pelbagai pelanggaran, sehingga dikenakan sanksi skala sedang dari Dikti,” terang dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti.
Beberapa jenis pelanggaran yang bisa berakibat penonaktifan kampus menurut Dirjen Dikti adalah masalah laporan akademik dan masalah nisbah dosen atau mahasiswa. Hal lainnya adalah masalah pelanggaran peraturan perundang-undangan, kelas jauh, perguruan tinggi tanpa izin, penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu, jumlah mahasiswa over kuota (prodi kesehatan/kedokteran), ijazah dan gelar palsu, sengketa internal, kasus mahasiswa atau dosen dan pemindahan mahasiswa tanpa izin Kopertis.
Selanjutnya terhadap kampus yang dinonaktif, Ditjen Dikti melarang untuk dilakukan penerimaan mahasiswa baru. Kampus tersebut juga dilarang menyelenggarakan wisuda, terutama jika terjadi dualisme kepemimpinan dan atau kasus kualifikasi pemimpin yang tidak dapat dipercaya.
Sejumlah konsekuensi lainnya adalah suatu perguruan tinggi tidak akan memperoleh layanan Ditjen Dikti dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen dan hibah penelitian. Juga kampus tersebut dilarang berpartisipasi dalam kegiatan Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti lainnya serta layanan kelembagaan Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti. Akses terhadap basis data Pangkalan Data Dikti untuk pemutakhiran data pun ditutup.
MINGGU, 11 Oktober 2015
Jurnalis       : Fonsi Econg
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...