Gerakan Sumbar Melawan Tuntut Jokowi Selesaikan Masalah Kabut Asap

Rapat Koordinasi Gerakan Sumbar Melawan
PADANG — Gabungan dari puluhan Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (Sumbar) yang menamakan diri Koalisi Gerakan Sumbar Melawan, menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan kabut asap yang melanda sebagian besar pulau Sumatera. Bahkan mereka menuntut pemeritah bertanggung jawab untuk mengadili para korporasi pembakar lahan, yang telah melakukan pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam.
“Koalisi ini dikukuhkan pada hari Jumat, 09 Oktober tahun 2015 di kantor Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat. Koalisi dibentuk atas dasar kepedulian masyarakat Sumbar terhadap Pelanggaran HAM di Sektor Sumber Daya Alam,” ujar Koordinator Koalus Gerakan Sumbar Melawan, Abdul Halim, pada wartawan, Jumat (9/10/2015).
Halim menjelaskan, agenda utama koalisi ini untuk menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap Kerusakan Baku Mutu Udara/Pencemaran Udara, akibat pembakaran lahan oleh korporasi-korporasi perkebunan. Kedua, Pembunuhan aktivis HAM/Lingkungan Salim Kancil pada tanggal 26 September 2015 yang lalu di Lumajang Jawa Timur. 
Gerakan Sumbar Melawan ini didukung secara penuh oleh KOMNAS HAM RI Perwakilan Sumbar, Tokoh Nahdatul Ulama, dan Tokoh LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Sumbar.
Direncanakan hari ini, Sabtu pihaknya akan melakukan demo damai dan serangkaian aksi untuk mengedukasi masyarakat, dan menyampaikan tuntutan dengan tema “Kami Korban, Diam Kami Melawan”. 
“Rencana aksi ini diusulkan secara spontan. Koalisi sadar bahwa hari ini Presiden Jokowi yang juga Presiden masyarakat Sumbar masih berada di Kota Padang. Momen ini menjadi sangat berharga, masyarakat Sumbar bisa secara langsung menyampaikan suara hati mereka langsung kepada Presiden Jokowi,” lanjut Halim.
Selain aksi diam, rentetan aksi lainnya dilakukan pada hari Senin (11/10/2015) dan Selasa (12/10/2015). Untuk aksi pertama, Koalisi ini akan menggelar unjuk rasa di depan Hotel Mercure Kota Padang, yang menjadi tempat Jokowi menginap selama di Kota Padang.
“Dalam Aksi, kami Koalisi berteriak sekeras-kerasnya kepada Presiden Jokowi dengan penuh DIAM. Biarlah tulisan ini yang bicara. Toh Presiden Jokowi tidak buta dan bisa bahasa Indonesia,”sebutnya.
Halim juga menjelaskan, Koalisi ini juga menuntut, Jokowi untuk mewujudkan tanggung jawab Negara secara nyata atas pemulihan kesehatan korban asap di seluruh wilayah yang baku mutu udaranya rusak. Mereka juga meminta tanggung jawab penuh selaku pimpinan negara Indonesia atas melemahnya ekonomi masyarakat akibat kerusakan baku mutu udara/asap dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro korban bencana asap.
“Terakhir, kami meminta Jokowi melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas Penganiayaan, Penyiksaan dan Pembunuhan Aktivis HAM/Lingkungan, Salim Kancil dan Tosan di Lumajang Jawa Timur. Negara harus usut tuntas dan adili pelaku,” jelas Halim.
Halim, mengingatkan, pada masyarakat dan pemerintah, bahwa rakyat adalah korban. Jangan lagi negara abai terhadap kondisi kerusakan baku mutu udara akibat pembakaran rutin lahan ini.
“Jangan pula Negara lupa bahwa rakyat kecil pejuang HAM/lingkungan dengan mudah dibunuh. Sempatkan jugalah membaca UUD 1945 Pasal 28A-28J  , UUD 39/1999 tentang HAM terutama pasal 9 (3), UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana, UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah (PP) 41/2009 tentang pengendalian pencemaran udara, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 12/2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di daerah,” pungkas Halim.
SABTU, 10 Oktober 2015
Jurnalis       : Muslim Abdul Rahmad
Foto            : Muslim Abdul Rahmad
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...