Hak Ulayat Diabaikan, Warga Laporkan Pemkab KSB ke Komnas HAM

Masyarakat adat

SUMBAWA BARAT — Merasa tuntutan dan hak – hak atas kepemilikan lahan dan hutan adat diabaikan, ratusan masyarakat adat di Desa, seperti Desa Talonang, Tatar Lokaq melaporkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Laporan dan aduan tersebut disampaikan warga saat melakukan dialog dengan Komisioner Komnas HAM di Bale Adat Sapio, Komunitas Pedukuhan Adat Talonang, Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (28/10/2015).
Jamaludin Amin, Ketua Masyarakat adat Batu Nampar Talonang mengatakan selama 14 tahun lamanya masyarakat adat Talonang dan masyarakat adat lain di KSB mengelola dan hidup di kawasan hutan adat tidak pernah ada masalah sedikitpun.
“Empat belas tahun lamanya kami hidup dan mengelolan hutan adat tanpa ada permasalah, tapi kenapa belakangan setelah ada pembangunan fasilitas infrastruktur jalan oleh Badan Jalan Nasional, tiba – tiba oleh pemerintah diklaim sebagai hutan Negara,” kata Jamaludin di Sumbawa Barat, Rabu (28/10/2015).
Untuk itu, lanjut Jamaludin dirinya bersama warga masyarakat adat Talonang dan masyarakat adat lain di KSB meminta kepada Komnas HAM membantu memperjuangkan. Mendapatkan apa yang menjadi hak masyarakat adat atas pengelolaan hutan.
Hawatiah, warga masyarakat Talonang lainnya mengatakan, pengelolaan dan kepemilikan atas hutan adat sudah berlansung sejak lama secara turun temurun diwariskan nenek moyang warga masyarakat adat, sehingga apapun alasan pemerintah melakukan penguasaan atas hutan adat tidak akan dibiarkan.
Terpisah, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Himatur Ahmad mengatakan, Komnas HAM sebelumnya sebenarnya pernah meminta klarifikasi dan penjelasan Bupati KSB terkait klaim Pemda KSB atas hutan adat masyarakat sebagai hutan negara, tapi tidak pernah direspon dan ditindaklanjuti.
Karena itulah Komnas HAM akan melakukan pertemuan dengan Pemda KSB, Kapolres, Kodim dan anggota DPR Terkait permasalahan yang dialami masyarakat adat, melakukan mediasi supa ada titik temu antara masyarakat adat dengan pemerintah, tanpa harus menimbulkan gejolak, apalagi tindak kekerasan.
“Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut langkah persuasif harus lebih diutamakan, tidak boleh ada intimidasi, kekerasan dan aksi provokasi memecah belah antara masyarakat dengan masyarakat termasuk dengan pemerintah,” katanya.
Karena jalan kekerasan adalah cara lama dan tidak akan menyelesaikan persoalan, semuanya bisa diselesaikan dengan cara – cara santun, damai melalui musyawarah mufakat, berjuang dengan kesederhanaan dan kesantunan, tanpa harus menyakiti orang lain dalam upaya mendapatkan apa yang menjadi hak ulayat.
RABU, 28 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...