Indeks Kerawanan Pilkada 2015, DIY di Urutan ke-14 dari 33 Provinsi

Konfrensi Pers di Bawaslu DIY
YOGYAKARTA — Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DIY melansir hasil kajiannya mengenai tingkat kerawanan pilkada tahun 2015. Terungkap, DIY menempati urutan ke-14 dari 33 provinsi di Indonesia yang tergolong rawan. Kabupaten Gunungkidul disebutkan paling rawan, disusul kemudian Sleman, dan Bantul.
Anggota  Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mengungkapkan, hal itu dalam kajian materinya tentang Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2015 di kantor setempat, dalam rangkaian sosialisasi pemilu kada 2015 di Yogyakarta. Ia mengatakan, dengan kategori cukup rawan, pilkada yang akan berlangsung 9 Desember nanti pengawasan harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak.
Dijelaskannya, rawan yang dimaksudkan itu meliputi lima aspek. Yaitu, pengawasan, keamanan, partisipasi masyarakat, politik uang atau money politics dan profesionalitas penyelenggara. 
Dari lima aspek tersebut, kata Bagus, potensi money politic di Gunungkidul cukup rawan terjadi. Namun demikian, hasil kajian IKP tersebut masih berdasarkan data dari bulan Mei sampai Agustus, sehingga dimungkinkan hasil kajian dan kesimpulan akan berbeda setelah ada penambahan data.
Dugaan rawan gangguan atau pelanggaran pilkada, juga diungkapkan oleh Ketua Bawaslu DIY, Muhamad Najib. Menurutnya, setiap daerah dengan perilaku yang berbeda memang akan memberikan potensi gangguan yang berbeda. 
Misalnya di Gunungkidul, katanya, perilaku masyarakatnya yang cenderung permisif menyebabkan politik uang rawan terjadi. Sementara itu di Bantul, sambungnya, indikasi politik dinasti menjadi isu yang potensial menimbulkan kerawanan, dan di wilayah Sleman sendiri dengan masih adanya satu calon yang belum lengkap persyaratan administratifnya bisa menjadi bom waktu.
Najib menjelaskan, jika sampai pada batas waktu yang ditentukan salah satu pasangan masih belum bisa melengkapi persyaratannya, tentu akan dibatalkan pencalonannya oleh KPU. 
“Dan, itu bisa saja menimbulkan sengketa paslon. Lebih mengkhawatirkan lagi jika dalam proses sengketa itu nanti ada pengerahan massa yang akan sangat rawan terjadi kekerasan”, ungkapnya di Yogyakarta, Senin (19/10/2015).
Pilkada Serentak akan dilangsungkan pada 9 Desember 2015. Dengan semakin dekatnya pelaksanaan pilkada tersebut, Bawaslu DIY telah melakukan berbagai upaya dengan menggalang kerja sama berbagai pihak dan lintas lembaga. Kerjasama antar lembaga itu, menurut Najib, bukan hanya karena keterbatasan jumlah personil Bawaslu DIY, namun juga terkait kewenangan dalam hal penindakan pelanggaran.
Sementara Sri Rahayu Werdaningasih dari Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY mengungkapkan, masih banyaknya data pemilih yang kurang valid, seperti data pemilih ganda, warga meninggal dunia yang masih tercatat sebagai pemilih dan seterusnya, dengan rincian jumlah daftar pemilik tidak valid di tiga kabupaten, yaitu 2840 di Sleman, 1877 di Bantul dan 10972 di Gunungkidul. 
Kika-Bagus Sarwono, Muhammad Najib, Sri Rahayu Werdaningsih
SENIN, 19 Oktober 2015
Jurnalis       : Koko Triarko
Foto            : Koko Triarko
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...