Intimidasi Jurnalis, AJI Kota Jayapura Kecam Polisi

Aliansi Jurnalis Independen
JAYAPURA — Oknum polisi menunjukkan sikap arogansinya terhadap seorang jurnalis lokal Tabloid Jubi, Abeth You dalam pembubaran massa aksi unjuk rasa di depan kantor POS Abepura, jalan Raya Abepura-Sentani, Kamis (08/10/2015). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura melapor insiden tersebut ke Kapolri.
“Tadi ketika polisi dari polresta tiba di depan travel Merpati yang dipimpin Wakapolres Jayapura Kota, tiba-tiba membubarkan massa aksi. Saat melihat ada biarawan yang menggunakan jubah sedang ditangkap, dipukul dan menarik kesana kemari, sontak dengan naluri jurnalistik, saya mengeluarkan kamera profesionalnya untuk memotret momen tersebut,” kata Abeth You.
Setelah itu, lanjutnya, salah satu anggota polisi langsung merampas kamera miliknya secara paksa. “Saya sudah bilang kalau saya ini wartawan, saya juga sudah perlihatkan kartu pers saya, polisi itu pegang leher saya dan menodongkan senjata kearah saya, terus tarik baju saya untuk dinaikkan kedalam truk polisi,” keluh Abeth yang kesehariannya mengisi berita di Tabloid Jubi.
Ia mengaku, saat kejadian tersebut ada saksi Ketua KontraS Papua, Olga Hamadi dan Jurnalis Suara Papua, Oktovianus Pogau. Mereka berdua, lanjutnya, sempat meneriaki polisi untuk memastikan bahwa dirinya adalah wartawan.
“mereka dua bilang jangan-jangan itu wartawan, tolong kassi kembali kamera. Tapi polisi itu malas tahu dan menghapus semua foto yang tadi saya sudah jepret. Saya bilang Wakaporesta, Bapak ini bagaimana, tolong kembalikan kamera saya. Pak Wakapolres minta maaf dan ingin jabat tangan, tapi saya tidak mau karena perlakukan mereka ke wartawan tidak wajar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor kepada media ini menyesalkan tindakan aparat tersebut. Menurutnya tindakan itu bukan hanya intimidasi melainkan diskriminasi terhadap jurnalis. Kenapa saat jurnalis berasal dari daerahnya sendiri melakukan peliputan unjuk rasa, dianggap sebagai salah satu pengunjuk rasa.
“Padahal jurnalis itu sudah menunjukkan ID Card persnya, ini kan menunjukkan sikap polisi yang tidak profesional. Polisi kan penegak hukum, harusnya dia tahu aturan,” tegas Victor.
Undang undang pers tahun 1998 pasal 8 ayat 3, lanjutnya, tidak boleh menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dan dari pasal itu dendanya Rp 500 juta. Dan ada juga pasal 8 ayat 1, lanjutnya, karena tindakan polisi sudah menetang undang-undang tersebut.
“Polisi itu tidak pernah becus mengatasi masalah-masalah yang dihadapi jurnalis. Tidak pernah polisi mau membereskan, tidak pernah polisi mau mengaku salah. Tidak pernah polisi mau menindak anggotanya yang melakukan kesalahan,” bebernya.
Dari organisasi, AJI Kota Jayapura telah melapor secara lisan kepada Kapolri. Dirinya melapor ke Kapolri bahwa tindakan seperti ini sudah sering terjadi di Papua, dan pihaknya meminta ditindak tegas.
“Kalau saya mengadu ke polisi disini, tidak akan selesai. Mereka ini Cuma tangkap-tangkap orang sembarangan. Kami sudah tidak percaya lagi polisi didaerah, karena kasus-kasus seperti ini pasti tidak akan diselesaikan,” keluhnya.
Tanggapan Kapolri saat berkomunikasi dengan Victor bahwa pihak Kapolri akan berkordinasi dengan Polda Papua terkait hal tersebut yang telah mencoreng institusi kepolisian.
“Kami sedang menyusun kronologisnya dengan baik dan akan disampaikan ke Dewan Pers. Ini kan yang kami hadapi Intitusi, bukan oknum. Karena polisi datang dengan bersenjata lengkap datang bubarkan massa dan melakukan intimidasi kepada jurnalis menarik, mencekik, dan menodongnya dengan senjata,” ujarnya.
Kasus terakhir yang di Advokasi AJI Kota Jayapura, dikatakannya, kasus penikaman dari oknum Satpol PP Kota Jayapura terhadap jurnalis Jaya TV saat melakukan peliputan beberapa bulan lalu.
“Kasus itu saja sampai sekarang belum diketahui sudah sejauh mana tindakan polisi. Apalagi kasus seperti ini. Sudah pasti tidak akan ditangani,” bebernya.
JUMAT, 09 Oktober 2015
Jurnalis       : Indrayadi T Hatta
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...