Izin HGU Dimiliki Swasta, Lahan Usaha Warga di Lampung Terancam Hilang

Areal persawahan yang telah digarap warga sejak puluhan tahun
LAMPUNG — Warga di tiga Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan resah terkait rencana perusahaan swasta yang akan beroperasi di wilayah mereka. Dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Penyelamat Alam Nusantara (PAN) menggunakan lahan seluas sekitar 545 hektar.
Tanah yang berada di kawasan Register 1 Way Pisang (di area Desa Sri Pendowo dan Desa Kemukus) dan berada di tiga kecamatan, yakni Ketapang, Penengahan, Sragi tersebut merupakan kawasan yang sudah ditempati oleh ribuan warga selama berpuluh puluh tahun. 
Sehingga terkait rencana penggunaan lahan untuk penggemukan sapi dipastikan akan merugikan masyarakat yang selama ini pernah menggarap lahan dengan berbagai macam tanaman perkebunan diantaranya karet, kelapa sawit, serta tanaman lainnya.
“Kami sudah hidup berpuluh puluh tahun di tanah register ini dan jika ada perusahaan yang ingin mengambil alih untuk penggemukan sapi maka akan berdampak pada mata pencaharian kami sebagai petani dan pekebun,”ungkap Suryono warga Desa Gandri Kecamatan Penengahan Lampung Selatan kepada Cendana News, Selasa (07/10/2015).
Mereka meminta kepada pemerintah untuk mencabut izin hak guna usaha perusahaan tersebut. Terutama lahan seluas 543 ha yang diklaim sebagai kawasan Register 1 Way Pisang itu sudah ditempati warga Desa Sri Pendowo dan Kemukus, Kecamatan Ketapang yang digarap sejak 30 sampai 40 tahun lalu.
Warga bahkan mengaku akan mengerahkan massa sekitar 2.500 hingga 5.000 massa yang berasal dari 10 desa di tiga kecamatan yang masuk kawasan Register 1 Way Pisang untuk melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu (07/10/2015).
Dinilai pemberian izin tersebut memberi dampak negatif bagi warga yang tinggal di desa-desa sekitar yakni desa Karangsari, dan Lebungnala, kecamatan Ketapang. Lalu Sumbersari, Kedaung, Mandalasari, kecamatan Sragi dan warga desa Gandri, kecamatan Penengahan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk mewujudkan keputusan bersama empat menteri untuk pelepasan kawasan Register 1 menjadi hak milik masyarakat.
Keputusan warga tersebut bahkan menjadi sebuah pertimbangan untuk tidak mencoblos pada saat pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang. Warga menilai selama ini meski tinggal di kawasan register namun sudah terbentuk beberapa desa serta memiliki wilayah administratif yang jelas bahkan sebagian besar warga dipastikan memiliki dokumen kependudukan yang jelas sehingga jika dianggap menempati lahan regsiter dan pemerintah lebih memilih memberi izin kepada perusahaan swasta yang akan membuat tempat penggemukan sapi maka warga mengancam akan golput.
Ratusan warga bahkan pernah berunjuk rasa di DPR RI dan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persoalan tanah register tersebut. Warga menuntut empat menteri serta DPR memutuskan untuk pelepasan status tanah Register Way Pisang.
“Kami sudah capek capek ke istana meminta pelepasan status tanah register tapi kenapa justru perusahaan swasta yang mendapat hak guna usaha,”ungkap Imam Junaidi.
Warga lain yang merasa senasib sepenenggungan tinggal di kawasan Register Way Pisang bahkan akan mengikuti unjuk rasa di kantor Pemerintah Derah Kabupaten Lampung Selatan dan DPRD untuk mendengar aspirasi mereka.
Terkait rencana aksi unjuk rasa tersebut, Kanit Intelkam Aiptu Andri Dirgantara mewakili Kapolsek Penengahan AKP Mulyadi Yakup menuturkan  telah menerima surat dari perwakilan desa di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Ketapang dan Penengahan.
“Unjuk rasa jika masih tahap wajar sah sah saja tapi tetap menjaga ketertiban dan jangan mengerahkan massa yang banyak,”ungkapnya.
Ia berharap aksi yang dilakukan warga Register 1 Way Pisang berjalan tertib, tanpa ada kerusuhan. Untuk itu aparat keamanan meminta jumlah warga yang akan ikut aksi dibatasi.
 
Untuk diketahui Register 1 Way Pisang merupakan kawasan yang dulunya merupakan kawasan hutan dan setelah berpuluh puluh tahun mengalami perkembangan hingga ditempati ribuan warga. Beberapa desa bahkan terbentuk di kawasan yang masih milik Kementerian Kehutanan tersebut. 
Kawasan tersebut berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi Lampung seluas  9.223,20 Ha. Sebagian besar warga yang tinggal di kawasan tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani pekebun sebaian besar menanam jagung, padi serta tanaman perkebunan lain. Sebagian warga bahkan sudah membuat rumah permanen serta sebagian masih menempati bangunan semi permanen.
Kebun pisang yang di kelola warga

Rumah salah satu warga
SELASA, 06 Oktober 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Foto            : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...