Kebijakan Pemerintah Dinilai Belum Berpihak Terhadap Kesejahteraan Petani

Peserta sedang melihat tanaman cabai di Festival Holtikultura
MATARAM — Meski kampanye dan gembar gembor dari pemerintah mewujudkan kedaulatan bidang pangan, namun sekarang kebijakan. Diberlakukan dalam realisasinya masih jauh dari harapan dan belum sepenuhnya berpihak terhadap kesejahteraan hidup dan prekonomian masyarakat petani.
Ungkapan tersebut disampaikan Anggota Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Darmawan yang turut serta hadir di acara festival holtikultura RTH Kelurahan Pagutan Kota Mataram.
“Bagaimana mau berdaulat, kalau hasil pertanian seperti sayur-sayuran, tomat maupun bawang petani masih dibeli dengan harga murah dan seringkali menimbulkan kerugian,” kata Darmawan di Mataram, Sabtu (10/10/2015).
Dikatakan, tomat misalkan, hampir setiap tahun petani selalu mengalami kerugian akibat harga yang anjlok karena adanya impor tomat dari luar. Padahal kalau dari segi kualitas, bawang Desa Sembalun tidak kala bagus dengan tomat impor demikian halnya juga dengan harga bawang.
Ahirnya daripada rugi, petani lebih baik membiarkannya membusuk di pohon daripada harus dipetik dan dijual, pasalnya biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada keuntungan didapatkan.
Pengakuan sama juga disampaikan Kamarudin, petani semangka asal Desa Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, buah semangka yang ditanam petani selama ini kebanyak dijual petani hanya untuk konsumsi semata, selebihnya kalau rusak dibuang.
Padahal dengan luas areal lahan pertanian yang ada dan ditanami semangka setiap musim kemarau tiba, pemerintah sebenarnya bisa mendorong masuknya investor untuk menanamkan investasinya dengan membuat pabrik minuman.
“Jadi sebenarnya kalau ingin berdaulat bidang pangan, kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan petani menjadi penting dilakukan,” katanya.
MINGGU, 11 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...