Kelahiran Generasi Emas Indonesia Masih Menunggu 30 Tahun Lagi

Kepala BKKBN RI, Surya Chandra Surapaty
AMBON — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dr. Surya Chandra Surapaty, mengungkapkan, generasi emas Indonesia baru bisa dicapai pada tahun 2045, yang bertepatan dengan usia bangsa 100 tahun.
Hal ini disampaikan Surya, saat memberikan kuliah umum di hadapan civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Kamis, (01/10/2015).
Mantan Anggota DPR-RI ini menjelaskan, lahirnya generasi emas ditandai dengan adanya kesadaran penduduk untuk memprioritaskan pendidikan dan karakter anak, dibanding sekadar “mencetak” anak.
Di tahun tersebut, akan lahir generasi produktif. Karena orang tua tidak lagi berfikir untuk membuat anak, tapi lebih kepada penghasilan orang tua, untuk membiayai kehidupan anak, mengingat tingginya persaingan secara global. Kata dia, apabila masyarakat tidak menyadari hal ini sekarang, maka lima tahun ke depan, mereka akan ditinggalkan dan menjadi budak di negeri sendiri.
Dalilnya, program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak hanya perdagangan barang, tapi juga tenaga. Sehingga, skill manusia menjadi hal yang sangat diprioritaskan dalam persaingan MEA.
Seperti tema kegiatan, revolusi mental berbasis keluarga untuk pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia sejahtera.
Ia menyebut, Indonesia merupakan negara besar. Kegemukan NKRI itu bukan karena jumlah provinsi dan pulau terbanyak di dunia saja, tapi, juga karena perkembangan penduduknya yang terus bertambah di setiap tahun. Angka pertumbuhan penduduk ini kalau tidak ditekan dari sekarang, maka, sumber daya alam (SDA) yang dimiliki bangsa ini, tidak akan cukup untuk digarap.
Lemahnya lagi, suburnya pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan.  Maka untuk menghadapi hal itu, program ‘dua anak cukup’ patut dilakukan.
Untuk bonus demografi, jelas dia, peluangnya tergantung pada kemakmuran ekonomi suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif (usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan dengan pola siklus se-abad sekali.
Jika peluang ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan menjadi anti bonus; badai bom (bomb disaster) demografi.
Indonesia kata dia, sedang menuju tahapan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menanjak, dan penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang.
Periode bonus demografi Indonesia dimulai dari tahun 2015 hingga 2035, dengan angka ketergantungan (dependency ratio) berkisar antara 0,4-0,5.
“Angka ini mengandung arti, bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif. Proporsi usia kurang dari 15 tahun terus berkurang dibandingkan dengan penduduk usia kerja 15-64 tahun,” katanya.
Data Sensus Penduduk menunjukkan, jumlah ketergantungan tahun 2010 adalah 100 usia produktif/pekerja menanggung 51 anak.
Jadi, pada periode 2015-2035 nanti, bangsa Indonesia berkesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkatkan saving untuk kemajuan kemakmuran bangsa. Hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan yang terasa hingga berpuluh-puluh tahun kemudian.
Dalam soalan ini, bonus demografi diharapkan agar kualitas penduduk memenuhi syarat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Di negara-negara Eropa justru sudah melewati masa emas bonus demografi antara tahun 1950-2000.
Sedangkan, negara Asia seperti Tiongkok sedang menikmatinya sejak tahun 1990 sampai tahun 2015. Negara India mendapatkan bonus demografi sejak tahun 2010.
Tetapi, untuk negara-negara Afrika, bonus demografi bakal diperoleh menjelang tahun 2045, termasuk Negara Indonesia.
Atas prakiraan itu, pertambahan penduduk pada periode bonus demografi seperti asumsi tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi), akan menjadi kunci perhitungan proyeksi penduduk Indonesia ke depan.
Sementara Rektor IAIN Ambon Dr. Hasbollah Toisuta, dalam sambutannya mengharapkan adanya kerjasama antara IAIN Ambon dengan BKKBN Provinsi Maluku terus dibangun.
Hal ini penting, mengingat banyak kegiatan IAIN Ambon, yang melibatkan masyarakat.
Sehingga lewat kerjasama tersebut, mahasiswa yang diterjunkan ke masyarakat dapat menjadi agent dalam program BKKBN.
“Karena IAIN Ambon memiliki Program Studi Hukum Keluarga, yang kiranya dapat menjadi perhatian BKKBN dalam meningkatkan programnya ke depan,” pungkasnya.
KAMIS, 01 Oktober 2015
Jurnalis       : Samad Vanath Sallatalohy
Foto            : Samad Vanath Sallatalohy
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...