Kepala Daerah Diminta Tidak Persulit Pencairan Dana Desa

Menteri Daerah Tertinggal, Marwan Ja’far
MATARAM — Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia meminta kepada semua Kepala Daerah di tingkat Kabupaten untuk tidak mempersulit proses pencairan dana desa, melalui proses administrasi dan birokrasi panjang dan berbelit – belit, supaya proses pembangunan bisa cepat berjalan.
Hal tersebut dikatakan Kemen PDT, Marwan Ja’far saat melakukan dialog dengan perwakilan Kepala Desa se – Nusa Tenggara Barat dan melakukan sidak proses seleksi tim pendamping desa di Kantor Gubernur NTB, Sabtu (31/10/2015).
“Meski belum sepenuhnya tercapai seratus persen, realisasi dana desa tahun ini di seluruh Kabupaten NTB diharapkan bisa tercapai seratus persen sampai ahir tahun dan bisa memberikan hasil bagi pembangunan desa,” kata Marwan.
Karena itu proses pencairan dana desa oleh Bupati diharapkan tidak dipersulit, Karena bagaimanapun, proses pencairan dana desa yang lamban, berbelit – belit dan birokratis selama ini juga turut serta berkontribusi penyebab proses dan geliat pembangunan yang berlansung di desa menjadi terhambat.
Ia juga meminta kepada Gubernur NTB untuk mengumpulkan kembali semua Bupati, supaya memberikan arahan, jangan sampai proses pencairan dana desa yang sudah dialokasikan pemerintah pusat justru dipersulit di Kabupaten.
“Keterlibatan dan peran serta semua pihak, mulai dari Gubernur, Bupati termasuk masyarakat dalam mendukung proses pembangunan desa akan sangat menentukan, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan realisasi dana desa,” katanya.

SABTU, 31 Oktober 2015
Jurnalis       : Turmuzi
Foto            : Turmuzi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...