Lahan Pertanian Dimiliki Swasta, Ribuan Massa Datangi DPRD Lamsel

Spanduk ” Kami Rakyat bukan Rayap”
LAMPUNG — Ribuan massa dari tiga Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Bupati.
Masa dari Kecamatan Penengahan, Sragi dan Ketapang yang tergabung dalam aksi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung Selatan (PPRLS) bersama beberapa Ormas Masyarakat Way Pisang, Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar demonstrasi terkait bentuk kekecewaan masyarakat yang tinggal di kawasan Register 1 Way Pisang yang sebagian wilayah akan dikuasai oleh PT. Penyelamat Alam Nusantara (PAN) yang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk peternakan sapi.
“Seluruh masyarakat Register Way Pisang kecewa kepada DPRD serta pemerintah kabupaten Lampung Selatan, yang seolah diam dengan nasib masyarakat petani yang harus mengosongkan lahan mereka karena akan dipakai sebagai lokasi peternakan sapi,” ungkap Abdurahman dihadapan ribuan massa yang beraksi di lapangan Korpri Lampung Selatan Rabu(07/10/2015).
Akibat HGU tersebut dan adanya edaran untuk pengosongan kawasan tersebut merupakan bentuk pengusiran warga Register Way Pisang yang jumlahnya mencapai ribuan warga dan telah menempati lahan tanah register sejak 30 hingga 40 tahun lalu. (berita terkait klik disini)
Massa menuntut agar pemkab Lamsel bisa memperhatikan nasib warga di Register 1 Way Pisang dalam hal pelepasan register 1 Way Pisang dari tanah kehutanan menjadi milik  masyarakat serta mencabut izin PT PAN yang akan memanfaatkan lahan untuk peternakan sapi.
“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka pada saat Pilkada sebanyak 10 desa di sekitar wilayah register mengancam untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena selama ini kami tidak pernah dianggap sebagai masyarakat secara khusus permohonan kami, terkait pelepasan lahan,” ungkap Ahmad Mukhlisin di Kalianda Lampung Selatan Rabu(7/10/2015).
Setelah melakukan orasi di lapangan Korpi yang berada di area Tugu Adipura serta komplek kantor pemerintahan bupati Lampung Selatan massa merangsek bergerak ke arah kantor DPRD Lampung Selatan dan menuntut bertemu dengan para wakil rakyat. Situasi sempat memanas karena beberapa anggota DPRD tidak kunjung datang hingga akhirnya bisa diredam oleh pihak kepolisian dari Polres Lamsel yang membentuk barikade di depan kantor DPRD Lamsel sejak pagi.
Akhirnya perwakilan dari sebanyak 10 desa yang diwakili masing masing kepala desa bisa bertemu dengan anggota DPRD Lamsel di ruangan badan anggaran.  
Ahmad Muklisin salah satu juru bicara dan merupakan Kepala Desa Desa Kemukus Kecamatan Ketapang dalam pertemuan dengan anggota DPRD Lamsel di ruang badan anggaran menyampaikan aspirasi terkait tuntutan masyarakat.
Perwakilan sekitar 10 desa yang diterima oleh anggota DPRD Lampung Selatan diantaranya Jengis Khan Haikal, Muslim, Syahroni, Malik Ibrahim, Bowo serta Kapolres Lampung Selatan melakukan dialog dengan mendengarkan tuntutan warga.
Harapan masyarakat yang sebagian besar merupakan warga dengan mata pencaharian sebagai petani pekebun, tuntutan warga bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat mengingat perjuangan masyarakat yang sudah dilakukan sejak tahun 2003 bahkan hingga mendatangi ke Kementerian Kehutanan serta DPR RI namun tak pernah mendapat tanggapan. Apalagi warga telah menempati tanah Register Way Pisang sejak tahun 1970 dan sebagian besar warga telah mendirikan rumah permanen lengkap dengan fasilitas umum rumah ibadah, sekolah serta bangunan permanen lainnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Kepala desa Pematang Pasir Ahmad Fatoni yang mewakili desanya agar masyarakat register 1 segera dibebaskan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat takut jika izin HGU kepada PT PAN diberikan maka lahan masyarakat yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian tak lagi bisa digunakan.
“Kami akan mengalami kesulitan untuk mencari sumber penghasilan karena kami sebagain besar merupakan masyarakat petani pekebun yang menempati tanah register selam berpuluh puluh tahun,”ungkap Ahmad Fatoni.
Sementara itu, di halaman depan kantor DPRD Lampung Selatan ribuan massa bersama mahasiswa terus melakukan orasi terkait rencana pemberian HGU PT PAN di tanah Rehister 1 Way Pisang yang akan dijadikan peternakan sapi. Massa sempat berhadap hadapan dengan anggota Polres Lampung Selatan yang membentuk barikade agar pengunjuk rasa tidak masuk ke halaman DPRD Lamsel.
Sambil menyanyikan lagu lagu perjuangan aksi massa yang bahkan salah satu warga rela mencukur gundul rambutnya agar tuntutan pelepasan tanah register dipenuhi terus dilakukan. Aksi baru bubar dan massa melakukan konvoi di jalanan kota Kalianda setelah pihak DPRD Lampung Selatan berjanji untuk menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pihak terkait.
Ribuan massa yang datang dari tiga kecamatan tersebut menggunakan sekitar 60 kendaraan truk serta sebagian menggunakan kendaraan roda dua. Ratusan polisi dari dari Polres Lampung Selatan, Satpol PP terlihat berjaga di lapangan Korpri Pemkab Lamsel dan depan kantor DPRD untuk mengamankan aksi tersebut.
Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian yang berada di lokasi aksi massa tiga kecamatan tersebut mengaku mengerahkan ratusan anggota polisi untuk mengamankan aksi massa yang tersebut. Berdasarkan izin yang diminta perwakilan masyarakat aksi tersebut berjumlah sekitar seribuan orang.
“Kami menjaga agar aspirasi masyarakat yang dilakukan pada hari ini bisa tertib terutama kami akan melakukan pengawalan wakil wakil yang akan melakukan penyampaian aspirasinya di gedung DPRD Lampung Selatan” ungkap AKBP Adi Ferdian Rabu (7/10/2015).
Perwakilan dari desa yang diterima anggota dewan
RABU, 07 Oktober 2015
Jurnalis       : Henk Widi
Foto            : Henk Widi
Editor         : ME. Bijo Dirajo
Lihat juga...